RI Perlu Paket Kebijakan Ekonomi Hadapi Krisis, Ini Alasannya

Jakarta - Plt Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Fauzi Ichsan, berharap pemerintah segera menelurkan paket kebijakan baru untuk menghadapi krisis perekonomian global saat ini. Sebab, paket kebijakan setidaknya dapat memperlihatkan kepada para investor bahwa pemerintah Indonesia tidak berdiam diri.

"Pemerintah harus mengambil kebijakan. Kalau tidak, nanti ada kevakuman. Paket kebijakan setidaknya memperlihatkan pemerintah melakukan sesuatu, tidak vakum," kata Fauzi dalam Media Gathering di Restoran Meradelima, Jakarta, Rabu (9/9/2015).

Paket kebijakan yang rencananya akan segera dikeluarkan oleh pemerintah, dia menambahkan, harus ditujukan untuk menahan aliran dolar keluar dari Indonesia sekaligus mengerem permintaan dolar.

"Kebijakan harus menahan aliran modal agar tidak berbalik terlalu tajam dan bagaimana supaya orang kaya Indonesia tidak borong dolar," ucapnya.

Memang sangat mungkin nantinya paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu tidak berdampak signifikan. Namun, setidaknya paket kebijakan memperlihatkan adanya upaya dari pemerintah.

"Kalau keadaan global memburuk terus, efektivitas kebijakan memang tidak sebagus kalau keadaan stabil. Tapi kalau tidak ada kebijakan berarti vakum," tukasnya.

Jika pemerintah tak membuat paket kebijakan baru, tekanan terhadap perekonomian nasional bisa semakin besar karena investor kehilangan keyakinan untuk menanam uang di Indonesia. Padahal, kini defisit transaksi berjalan Indonesia sudah mencapai US$ 6 miliar. Harga komoditas pun sedang anjlok sehingga ekspor Indonesia merosot drastis, tak bisa lagi mendulang banyak dolar.

Bila kepercayaan investor makin memudar, arus dolar yang keluar akan semakin besar dan defisit transaksi berjalan bakal makin melebar.

"Defisit transaksi berjalan kita US$ 6 miliar. Sekarang investor lagi panik. Harga komoditas juga turun terus," ujar Fauzi.

Karena itu, diperlukan paket kebijakan untuk setidaknya menenangkan pasar terlebih dahulu, dengan begitu dolar yang kabur dari Indonesia bisa direm dulu.

"Tentunya harus ada paket kebijakan yang membuat pelaku pasar lebih tenang. Mereka bisa berasumsi pemerintah tidak vakum (dengan adanya paket kebijakan)," tutupnya.

(ang/ang)