Banyak Pengusaha Simpan Dolar di Singapura, Jokowi Jangan Diam Saja

Banyak Pengusaha Simpan Dolar di Singapura, Jokowi Jangan Diam Saja

Muhammad Idris - detikFinance
Jumat, 11 Sep 2015 14:47 WIB
Banyak Pengusaha Simpan Dolar di Singapura, Jokowi Jangan Diam Saja
Jakarta - Banyak eksportir Indonesia yang memarkir dolarnya di Singapura. Kondisi ini jadi salah satu alasan yang membuat suplai dolar Amerika Serikat (AS) di dalam negeri defisit, sehingga berimbas pada loyonya rupiah.

Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Goei Siauw Hong mengungkapkan, untuk menarik dolar AS pengusaha Indonesia yang diendapkan di Singapura, pemerintah harus membuat terobosan dalam kebijakan fiskal, khususnya relaksasi pajak penghasilan (PPh) badan.

"Alasan utama eksportir simpan uang di Singapura kan cuma satu, pajak di sana lebih kecil, jauh lebih kecil dibanding kita, saya lupa angkanya. Kalau di Indonesia kena 25% kan, kalau bukan (perusahaan) publik kena lebih lagi," jelas Hong ditemui di Hotel Harris, Malang, Jumat (11/9/2015).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hong menuturkan, pajak penghasilan yang tinggi tersebut, membuat eksportir lebih memilih menyimpan dolarnya di negara tetangga. Sebaliknya, aliran dolar AS dari ekspor Indonesia malah dinikmati Singapura, meski negara tersebut tak melakukan apa-apa.

"Mereka aktivitas industri di sini, tapi begitu mau impor barang pakai perusahaan mereka yang di Singapura, ketika jual mereka jualnya ke perusahaan mereka di Singapura, uangnya taruh di sana lewat transfer pricing," ujarnya.

Dari sisi perbankan, menurut Hong, jasa yang ditawarkan perbankan dalam negeri pun tak jauh berbeda dengan layanan bank-bank Singapura. "Kalau jasa kan sama saja, apa yang berbeda. Apa yang disediakan bank-bank Singapura kita juga ada," kata Hong.

"Ini bukan soal bank kita tidak mampu menarik eksportir simpan dananya di sini. Tapi soal policy pemerintah soal fiskal. Kebijakan tarif pajak yang tinggi membuat pengusaha kita lebih senang simpan uangnya di sana," imbuh Hong.

Hong mengatakan, untuk menarik dolar ke Indonesia, sebanarnya pemerintah hanya perlu dengan kelonggaran PPh badan.

"Kan karena pajak penghasilan saja. Pemerintah kan sudah dapat banyak dari PPN (pajak pertambahan nilai)," pungkas Hong.

(ang/ang)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads