Jokowi Minta Bunga Kredit Bank Turun, Darmin: Belum Banyak Kemajuan

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta perbankan dalam negeri menurunkan tingkat bunga kreditnya saat membahas rapat paket kebijakan ekonomi jilid III.

Menurut Menko Perekonomian, Darmin Nasution, rencana ini belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Sebab rencana tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang.

"Itu belum banyak kemajuan. Belum bisa (bunga kredit turun). Bukan soal keberatan dari perbankan tapi ruang untuk itu perlu waktu. Karena itu efisiensi biaya bukan menurunkan suku bunga BI Rate. Itu kan moneter," kata Darmin di kantornya, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2015).

"Kalau moneter tidak mudah dalam situasi begini dan kami juga tidak ingin dibilang pemerintah intervensi BI. Kami lebih banyak bicara biaya efisiensi, jadi kalau pun ini diproses butuh waktu. Jadi kami tidak bisa jelaskan lebih jauh. Tapi proses jalan kami tadi dijalankan," tambahnya.

Darmin menjelaskan, penurunan suku bunga kredit perbankan dalam paket ekonomi jilid III nanti bukan kebijakan moneter. Sebab, bunga kredit diturunkan melalui efisiensi biaya-biaya operasional perbankan.

"Ada tabungan deposito misal bunganya 6%. Ada biaya SDM, sewa gedung, macam-macam, ditambah risiko bunga kredit. Yang di tengah ini kan urusan administratif, bukan kebijakan moneter," ujarnya.

Biaya-biaya yang perlu ditekan oleh bank, sambungnya, misalnya gaji pegawai, sewa gedung, biaya listrik, biata administrasi, dan sebagainya.

Darmin mengungkapkan, nyaris separuh dari bunga kredit perbankan dipengaruhi oleh tingginya berbagai macam biaya tersebut. Jika biaya-biaya ini bisa ditekan, bunga kredit bisa lebih rendah.

"Kalau lihat proporsinya, tingkat bunga itu hampir separuh dari biaya-biaya. Kami mau lihat itu kemungkinannya bagaimana, ada efisiensi nggak? Itu soal efisiensi, sama kayak efisiensi di sektot riil," pungkasnya.

(ang/dnl)