Wagub Jatim Sampaikan Curhatan Nelayan ke Menteri Susi

Malang - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menyampaikan beberapa keluhan para nelayan dalam sambutannya di acara sosialisasi program Jaring yang merupakan kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Saifullah menuturkan, pertama adalah ‎nelayan masih kesulitan dalam proses pengurusan dokumen kapal. Sebab cukup banyak prosedur yang harus dilewati dan memakan waktu yang lama.

"Untuk Bu Susi ada keluhan bahwa nelayan masih merasa terlalu banyak persyaratan dalam dokumen kapal‎," ujarnya yang ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti‎ di Pantai Sendangbiru, Malang, Jumat (13/11/2015)

Kedua, Saifullah menilai proses pengurusan kapal nelayan disamakan dengan kapal niaga. Akibatnya juga berdampak kepada aktivitas penarikan pinjaman kepada perbankan. Dokumen kapal merupakan anggunan untuk kredit.

"Ketiga adalah keraguan perbankan dalam berikan kredit dengan anggunan dokumen kapal. Jadi pihak perbankan masih mengaku takut rugi di sektor perikanan dan kelautan ini," terangnya yang disambut sorakan dari nelayan yang hadir.

Ia menambahkan, nelayan adalah kelompok masyarakat yang masih kurang beruntung. Nelayan di Jawa Timur yang berjumlah ‎240.000 orang, pendapatan rata-rata anak buah kapal sebesar Rp 1,3 juta per bulan. Sedangkan juragan (pemilik kapal) Rp 3,5 juta per bulan.

"Kalau juragan kapal itu rata-rata Rp 3,5 juta‎ per bulan," imbuhnya.

Begitu juga dari layanan akses keuangan, Saifullah menyampaikan berdasarkan data dari Bank Jawa Timur‎ bahwa debitur yang merupakan nelayan kecil 225 orang, nelayan menengah 218 orang dan 6 orang adalah perusahaan.

"Yang bisa mengakses belum cukup banyak, outstanding baru saja mencapai Rp 32,7 miliar," tegas Saifullah.

Sekarang telah ada program Jaring. Diharapkan mampu mendorong layanan akses perbankan ke nelayan semakin tinggi dan membantu aktivitas‎ yang membutuhkan banyak biaya. "Untuk langkah awal diharapkan 10 ribu orang nelayan yang bisa mendapat pelayanan yang lebih mudah dengan outstanding Rp 1 triliun lebih," pungkasnya.

(mkl/ang)