PR Indonesia: Produktivitas Tenaga Kerja di Bawah Malaysia dan Vietnam

Jakarta - Indonesia perlu mencapai sasaran ekonomi berkelanjutan yang lebih agresif ke depan. Dalam mencapai visi pembangunan ekonomi, strategi kebijakan ekonomi perlu diarahkan untuk mencapai dua sasaran antara, tiga prinsip pengelolaan ekonomi yang sehat, serta empat prioritas kebijakan.

"Dua sasaran antara yang menjadi tumpuan pencapaian visi pembangunan ekonomi adalah, peningkatan produktivitas dan perluasan partisipasi ekonomi," ujar Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo, dalam 'Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2015', di Assembly Hall JCC, Senayan, Selasa (24/11/2015).

Sasaran antara yang pertama, yakni peningkatan produktivitas, menjadi prioritas dan sangat kritikal karena kita akan segera masuk ke gerbang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun ini.

Di era integrasi ekonomi, peningkatan produktivitas menjadi kritikal, karena pengalaman di banyak negara menunjukkan peran nilai tukar dalam menjaga daya saing semakin berkurang perannya. Peran kunci di era ini adalah kemampuan suatu negara meningkatkan produktivitas perekonomian.

Faktor penentu yang sering mendapat perhatian dalam upaya peningkatan produktivitas adalah pasar tenaga kerja. Survei yang dilaksanakan oleh McKinsey Global Institute (MGI) pada 2014 menunjukkan, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina.

Sejalan dengan itu, Global Competitiveness Report 2014-2015 juga menyatakan efisiensi pasar tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN.

Sementara itu, perluasan tingkat partisipasi ekonomi sebagai sasaran antara yang kedua memiliki dua makna penting.

Makna pertama berkaitan dengan kemampuan kebijakan ekonomi untuk memberikan kesempatan serta merangkul masyarakat luas, agar semakin berperan aktif dalam mendorong kegiatan ekonomi bersama-sama dengan pemerintah.

Dalam kaitan ini, kehadiran swasta, termasuk UMKM, menjadi sangat penting untuk mengisi keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pembangunan ekonomi.

"Kami meyakini deregulasi dan debirokratisasi yang ditempuh pemerintah sudah membuka jalan bagi keterlibatan sektor swasta yang lebih besar dalam perekonomian dan menjadi bagian penting untuk mencapai sasaran antara yang kedua ini," terang dia.

Selain keterlibatan sektor swasta yang lebih luas, tingkat partisipasi ekonomi juga berkaitan dengan upaya kita menggali potensi dan peran dana domestik dalam pembiayaan ekonomi baik secara konvensional maupun syariah.

Beberapa potensi masih bisa digali dalam skala besar terkait dengan potensi sumber dana, mulai dari pengelolaan zakat dan wakaf, hingga pengembangan pasar obligasi korporasi.

Dalam kaitan dengan upaya menggali potensi dana masyarakat ini, maka perluasan jangkauan layanan jasa keuangan sampai lapisan masyarakat terbawah di seluruh pelosok negeri juga perlu menjadi perhatian.

Makna kedua tentang perluasan tingkat partisipasi ekonomi, berkaitan dengan bagaimana hasil-hasil kebijakan ekonomi dapat menjangkau dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai pelosok negeri.

"Ini menjadi tantangan kita bersama, termasuk dalam upaya kita untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah," kata Agus.

(drk/dnl)