Darmin: Pemerintah Tak Ikut Putuskan BI Rate

Jakarta -

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG) BI untuk pertama kalinya akan melibatkan pemerintah. Unsur pemerintah diwakili Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution.

Meski ikut dalam RDG, pemerintah tidak akan ikut pengambilan kebijakan BI, seperti suku bunga acuan atau BI rate.

"Memang RDG itu kalau pemerintah misalnya diundang itu tidak ikut mengambil keputusan. Jadi mereka solusi yang diambil bikin dua hari," kata Darmin saat meninggalkan kantornya, Jakarta, Rabu (13/1/2016)

Darmin mengaku juga tidak akan mempengaruhi atau mengarahkan Dewan Gubernur untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga acuan. Sebab itu sudah diatur dalam undang-undang (UU) dan menjadi kewenangan BI.

"Tentu saja keputusannya ada di BI karena pemerintah tidak ikut ambil keputusan," tegasnya

Mantan Gubernur BI tersebut menambahkan bahwa dengan mekanisme seperti ini, maka akan mempererat koordinasi antara kedua pihak. Apalagi dengan kondisi perekonomian sekarang yang banyak tantangan ke depannya.

"Ya udah pasti lebih bagus lah koordinasinya," imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah sudah memiliki forum koordinasi dengan BI dalam nama Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Ini juga melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Tapi kan FKSSK itu lebih banyak untuk membicarakan situasi stabilitas sistem keuangan, kalau ada bank yang bermasalah, kalau ada sektor keuangan yang bermasalah, lebih banyak di sana," terang Darmin.

(hns/hns)