Pemerintah Ajukan Revisi APBN-P 2005 ke DPR Maret

Jakarta - Pemerintah mengharapkan rapat konsultasi mengenai pembahasan APBN-p 2005 dengan DPR dilakukan pada Maret hingga April 2005 untuk mempercepat penyaluran bantuan tsunami dan dana kompensasi BBM."Insya Allah bulan Maret ini sudah masuk DPR. Diharapkan bulan April sesuai dengan yang diharapkan wapres, Dewan menyetujui secara konsensus penyaluran dana-dana untuk orang miskin," kata Menkeu Jusuf Anwar kepada wartawan di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (8/3/2005).Menurut Menkeu, pertimbangan lain dipercepatnya pembahasan APBN-p 2005 adalah terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Umumnya revisi APBN dilaksanakan pada pertengahan tahun yakni sekitar bulan Agustus. Namun melihat perkembangan dari bencana tsunami di Aceh dan Sumut serta kenaikan harga BBM mulai 1 Maret 2005, pemerintah diminta untuk mengajukan APBN-P 2005 secepatnya. Selain itu desakan pengajuan APBN-P secepatnya juga terkait oleh moratorium utang dari negara Paris Club.Sejumlah anggota DPR meminta agar pemerintah segera mengajukan revisi APBN-p 2005.Kalangan DPR menilai, sejumlah asumsi yang dipatok dalam APBN 2005 sebelumnya sudah tidak relevan lagi dengan dua alasan diatas. (qom/)