Akan tetapi, angka tersebut belum membuat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) puas. Dengan total pagu KUR yang mencapai Rp 100 triliun, harusnya setiap bulan bisa dikucurkan sampai Rp 8 triliun.
"Target kita kan Rp 100 triliun, berarti sebulan seharusnya Rp 8 triliun, sekarang sebulannya sudah pada angka Rp 7 triliun sudah tercapai," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/1/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tadi diminta untuk tambah jumlah bank, tujuannya bagaimana supaya penyerapan lebih banyak, sehingga dengan demikian program itu bisa jalan," tambah Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad pada kesempatan yang sama.
Salah satu titik kelemahan sekarang adalah informasi yang belum tersampaikan secara jelas ke masyarakat. OJK kemudian mengajukan agar beberapa lembaga pembiayaan bisa dilibatkan dalam penyaluran KUR.
"Saya mengusulkan lembaga pembiayaan pun boleh, jadi ada semacam pilot project lembaga pembiayaan, sudah disepakati tadi. BPR kita juga buka opsi," jelasnya.
Namun, tentu saja akan dilakukan penilaian secara selektif. Seperti dari manajemen perusahaan, kesehatan likuiditas, dan lain sebagainya. Ini juga menghindari adanya kredit macet yang justru membahayakan.
"Tahun ini kita mulai, besok kita setorkan namanya kemudian kita ikut sertakan. Kan ada persyaratan administrasi dari Kemenko Perekonomian karena ini percontohan," tukasnya. (mkl/drk)











































