Gubernur Jatim Usul ke Pemerintah, KUR Libatkan BPR Kabupaten/Kota

Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengusulkan ke pemerintah, agar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan industri keuangan di daerah, dapat menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), salah satu perlindungan terhadap UMKM di antaranya, mengintervensi dengan pemberian suku bunga rendah hingga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melibatkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

"Kalau kita menganut sistem pembangunan ekonomi liberal, berarti ke depan adalah efisiensi untuk kompetisi daya saing menjadi prioritas," kata Soekarwo kepada wartawan disela acara Bank dan UMKM Expo 2016, di Grand City Surabaya, Kamis (11/2/2016).

Gubernur yang biasa disapa Pakde Karwo mengatakan, usaha kecil harus dilindungi dan dibesarkan di era kebebasan pasar. Katanya, jika dibiarkan maka yang kecil menjadi kalah karena tidak efisien.

"Maka yang harus dilakukan pemerintah seperti pemerintahan sekarang dan juga khususnya di Jawa Timur yaitu memberikan suku bunga rendah. Karena dengan suku bunga murah mem-balance efisiensi yang besar tadi," katanya.

"Pemerintah juga mengintervensi dengan policy. Mereka diberikan suku bunga murah, KUR, dan beberapa produk keuangan yang lainnya," terangnya.

Soekarwo mengatakan, penyebaran KUR tidak hanya dilakukan oleh satu perbankan milik BUMN saja, tapi juga melibatkan BPR.

"Saya juga usul kepada pemerintah. Jangan semua KUR nanti dilakukan 'mohon maaf' BRI. Kalau bisa linked ke BPR yang ada, sehingga tidak mematikan industri keuangan kecil yang ada di daerah-daerah," tandasnya. (roi/drk)