Rencana Besar Pemerintahan Jokowi Terhadap Perbankan BUMN

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyusun rencana untuk pembentukan holding BUMN perbankan. Proses pembentukan sudah dimulai dari sekarang dan ditargetkan selesai pada 2018 mendatang.

Dalam konsepnya, keempat BUMN perbankan yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) akan berada dalam satu naungan perusahaan yang ditentukan oleh pemerintah. Dimungkinkan antara Bahana atau Danareksa.

"Bank-bank tetap berdiri sendiri, tapi di atasnya ada satu perusahaan yang akan menjadi holding," ungkap Gatot Trihargo, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan Kementerian BUMN di kantornya, Jakarta, Selasa (16/2/2016)

Beberapa proses yang akan dijalankan dalam holding tersebut adalah untuk penarikan pendanaan. Perusahaan induk dapat mengakumulasi kekuatan seluruh bank untuk menarik dana lebih besar dan murah.

"Kita ingin mencari pendanaan murah. Kalau lebih besar modalnya kan lebih bagus," ujarnya.

Dari pendanaan tersebut juga nantinya bisa diarahkan untuk pembangunan di dalam negeri. Diketahui kebutuhan pembangunan sampai 2019 adalah sekitar Rp 5.400 triliun atau Rp 1.000 triliun per tahun. Sedangkan dari perbankan sekarang hanya mampu memenuhi Rp 450 triliun.

"Agar kita punya bank yang kuat, bank yang bisa memberikan pendanaan kepada project yang direncanakan pemerintah," terangnya.

Di samping itu juga akan dilakukan sinergi dalam operasional Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan  mesin EDC. Sehingga nantinya akan diatur melalui satu sistem.

Menurut Gatot hal tersebut akan mengurangi beban operasional masing-masing perbankan cukup besar. Efisiensi yang ditargetkan juga dapat terwujud.

"Dengan satukan ATM dan EDC, bisa pangkas tigaperempat biayanya bank," tegasnya.

Gatot menambahkan, rencana ini sudah dibicarakan dan disepakati oleh para Direksi perbankan serta kemudian disetujui oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Maka diharapkan tidak ada masalah yang menghambat ke depannya.

"Holding bank bisa selesai di 2018. Kami sudah selesai dengan semua Dirut bank. Dan semua sepakat bahwa ini suatu hal yang bisa dilakukan," tukas Gatot.

Rencana penggabungan usaha BUMN dalam satu induk ini merupakan rencana lama yang sampai sekarang belum bisa terlaksana. (mkl/ang)