Ini Alasan Rini Pertimbangkan Bahana dan Danareksa Jadi Induk Bank BUMN

Singapura - Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyusun rencana pembentukan holding BUMN perbankan. Calon perusahaan yang dipertimbangkan sebagai induk perusahaan adalah Bahana dan PT Danareksa.

Rini mengungkapkan alasan mengapa dua perusahaan ini yang dipertimbangkan menjadi calon induk usaha bank-bank BUMN tersebut.

"Karena dia (Bahana dan Danareksa) itu BUMN ya. Dan mereka itu 100% sahamnya dimiliki Pemerintah," jelas Rini ditemui di City Plaza, Singapura, Rabu (17/2/2016).

Lantas kenapa bukan BUMN perbankan yang dipilih sebagai sebagai calon induk usaha?

"Untuk holding itu, harus perusahaan yang punya pengalaman mengatur dan mengelola perusahaan di bawahnya. Dia (Bahana dan Danareksa) adalah perusahaan Investasi yang fokus di sektor keuangan. Mereka punya pengalaman mengatur dan mengelola aset-aset lembaga keuangan. Jadi lebih cocok ketimbang kalau bank juga," tutur dia.

Rini pun menegaskan, pembentukan holding ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menggabungkan bank-bank pelat merah menjadi satu perusahaan.

Setiap bank, kata Rini punya karakteristik dan keunggulan masing-masing sehingga masing-masing bank akan tetap berdiri sendiri-sendiri namun berada di bawah kendali perusahaan induk yang sama.

"Dengan begitu akan mempermudah sinergi antar bank. Kita kan sedang gencar melakukan pembangunan, makanya perbankan kita harus bersinergi. Pembentukan holding ini salah satu cara untuk meningkatkan sinergi tersebut," pungkas dia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menyampaikan rencana penggabungan tersebut akan rampung pada 2018 mendatang.

Dalam konsepnya, keempat BUMN perbankan yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) akan berada dalam satu naungan perusahaan yang ditentukan oleh pemerintah.

"Bank-bank tetap berdiri sendiri, tapi di atasnya ada satu perusahaan yang akan menjadi holding," tutur dia beberapa waktu lalu.

Beberapa proses yang akan dijalankan dalam holding tersebut adalah untuk penarikan pendanaan. Perusahaan induk dapat mengakumulasi kekuatan seluruh bank untuk menarik dana lebih besar dan murah.

Dari pendanaan tersebut juga nantinya bisa diarahkan untuk pembangunan di dalam negeri. Diketahui kebutuhan pembangunan sampai 2019 adalah sekitar Rp 5.400 triliun atau Rp 1.000 triliun per tahun. Sedangkan dari perbankan sekarang hanya mampu memenuhi Rp 450 triliun.

"Agar kita punya bank yang kuat, bank yang bisa memberikan pendanaan kepada project yang direncanakan pemerintah," terang Gatot.

Di samping itu juga akan dilakukan sinergi dalam operasional Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan  mesin EDC. Sehingga nantinya akan diatur melalui satu sistem.

Menurut Gatot hal tersebut akan mengurangi beban operasional masing-masing perbankan cukup besar. (dna/ang)