BI Rate Turun Jadi 7%, Apakah karena Permintaan Pemerintah?

Bandung - Bank Indonesia (BI) untuk kedua kalinya menurunkan suku bunga acuan di tahun ini. Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Januari 2016 memutuskan penurunan sebesar 25 basis point dari 7,5% menjadi 7,25%, dan Februari kembali diturunkan menjadi 7 %, serta penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) primer.

Apakah ini berita bagus? Mungkin iya. Apakah ada intervensi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)? Mari simak ulasan berikut.

RDG Februari berlangsung selama dua hari, tepatnya pada tanggal 17 dan 18 Februari. Berbeda dari bulan sebelumnya, RDG kali ini tidak mengundang pemerintah. RDG Sebelumnya dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution untuk memberikan pandangan serta arah kebijakan pemerintah.

Dalam RDG tersebut, ada beberapa fokus pembahasan. Pertama, adalah kelompok eksternal. Kedua, kelompok domestik dan kelompok financing. Sampai akhirnya melahirkan kebijakan.

"Semua yang menjadi keputusan dalam RDG itu melalui banyak pertimbangan. Bukan karena banyak permintaan BI rate turun kemudian diturunkan," kata Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Solikin M Juhro di Hotel Trans Studio Bandung, Sabtu (20/2/2016).


Internal

Dari perkembangan ekonomi dalam negeri, realisasi pada 2015 memberikan optimisme yang cukup tinggi. Ekonomi tumbuh 5,04% pada kuartal IV-2015 dan 4,79% selama 2015. Inflasi berada di level 3,35% dan defisit transaksi berjalan mencapai 2,06% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain pengaruh kebijakan The Fed, inipun yang kemudian membuat aliran masuk modal asing (capital inflow) meningkat dalam beberapa waktu terakhir, sehingga nilai tukar rupiah berada dalam tren yang menguat.

Selama kuartal IV 2015, rupiah menguat sebesar 6,27% secara point to point (ptp)dan mencapai level Rp 13.785/US$. Pada Januari rupiah menguat 0,1% (ptp) dan ditutup di level Rp 13.775/US$. Sampai dengan 18 Februari capital inflow tercatat mencapai Rp 33 triliun.

"Kondisi ini akan membuat nilai tukar menguat, dan nantinya bila berlanjut akan membuat inflasi akan lebih rendah," jelasnya.

Risiko yang dimungkinkan muncul dari dalam negeri adalah efek penurunan harga minyak terhadap penerimaan negara dan terhadap korporasi. Namun hal tersebut bisa diantisipasi lebih dulu oleh pemerintah.

BI melihat ada peluang perekonomian Indonesia tumbuh lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya pada rentang 5,2%-5,6% yang cenderung bias ke bawah.

"Otoritas kebijakan dalam kondisi seperti itu dilema mau apa yang bisa dilakukan yang utama. Mau stabilitas, tapi kalau sudah terkelola dengan baik ada room nggak untuk mendorong ekonomi. Makanya kita lihat apa yang bisa didorong," kata Solikin.

"Kita juga bayangkan kalau PDB di bawah 4% apa yang terjadi soal kepercayaan investor, rating agency gimana. Maka  prospek ekonomi itu harus dijaga melalui kebijakan yang searah," tegasnya.

Maka dari itu muncul keputusan penurunan suku bunga acuan menjadi 7%. Namun persoalan baru muncul, ketika perekonomian tumbuh, permintaan kredit meningkat akan tetapi likuiditas perbankan tidak tercukupi. Sehingga GWM ikut diturunkan menjadi 6,5%.

Diperkirakan likuiditas perbankan dalam rupiah akan bertambah sebesar Rp 34,4 triliun. Dengan perputaran uang yang bisa mencapai 4,8% atau rata-rata selama 5 tahun dan berpotensi meningkatkan kapasitas pembiayaan sekitar Rp 165 triliun.


Eksternal

Pada kelompok eksternal, ada beberapa hal yang menjadi perhatian, yakni kebijakan dari negara-negara maju. Perkembangan terhangat adalah kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed) yang memberikan sinyal bahwa tahapan kenaikan suku bunga tahun ini ditunda. Sebab ternyata ekonomi AS masih tertahan.

Selanjutnya China dalam tren ekonomi yang melambat. Akibat masih lemahnya sektor manufaktur dan investasi. Pada 2015, ekonomi Tiongkok hanya tumbuh 6,9% dan tahun ini diperkirakan turun ke level 6,3%. Mata uang yuan, masih akan beresiko melemah karena digunakan sebagai pendorong ekonomi. Harga minyak dunia merosot tajam ke level terendah US$ 26,4 per barel.

Dibandingkan dengan 2014, selama 2015 ada penurunan harga minyak sampai dengan 47%. Seiring dengan hal tersebut, harga komoditas ikut terkoreksi dalam. Akhirnya pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan masih akan melemah dari 3,6% menjadi 3,4%. Artinya kondisi pada 2016 masih menyimpan risiko untuk perekonomian global, termasuk Indonesia.

"Global growth ini masih akan melemah, dari 3,6% ke 3,4% dan itu sudah mencerminkan risiko karena China tidak seperti yang diharapkan.Sehingga disini ada risiko ekonomi global," tegas Solikin.

"BI melihat ruang pelonggaran itu ada sejak beberapa waktu lalu, tapi melihat pertimbangan global dan kondisi internal. Maka waktu yang tepat ituadalah sekarang," tukas Solikin. (mkl/hns)