Hafisz yang juga pimpinan rapat mengatakan, anggota dewan curiga dana pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
"Bisa jadi infrastruktur yang digemborkan saat ini yaitu kereta cepat, karena tiga bank ini termasuk bank yang akan mendanai kereta cepat," ujar Hafisz usai rapat tertutup Komisi VI DPR RI dengan 3 Pimpinan Bank BUMN, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/2/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Infrastrukturnya seperti apa? Tidak dirincikan," sambung dia.
Hafisz khawatir, bila benar dana tersebut digunakan untuk membiayai kereta cepat, maka dapat mengganggu keuangan negara. Karena menurut Hafisz, hubungan bisnis perbankan pelat merah sudah menyangkut keuangan negara.
Padahal, Pemerintah sudah memastikan tidak akan menggunakan uang negara untuk membiayai proyek kereta cepat.
Untuk menghindari hal tersebut, kata dia, DPR harus mengetahui skema pencairan dan pengembalian utang ketiga bank BUMN tersebut kepada Pemerintah China lewat China Development Bank (CDB) secara lengkap.
"Karena ini perjanjian internasional maka wajib DPR mengetahui," pungkas dia. (dna/drk)











































