Rini Minta Bunga Kredit Bank BUMN Single Digit Akhir 2016

Jakarta - Pemerintah bersama otoritas keuangan dalam negeri berharap bisa mendorong bunga kredit perbankan turun tahun ini. Harapannya bisa di bawah 10% alias single digit.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, mengatakan saat ini bunga kredit perbankan Indonesia paling tinggi di ASEAN. Itu menjadi salah satu alasan pemerintah ingin mendorong adanya penurunan bunga kredit.

"Kita sedang melihat apa namanya area di ASEAN ini sedang kita analisa, yang pasti target kita harus single digit. Jadi sebelum akhir tahun harus single digit memang kan prosesnya bertahap, Tetapi tentunya kita menyadari suatu hal seperti ini harus ada dorongannya harus ada pioneernya, harus ada yang di depan," kata Rini di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (25/2/2016).

"Ini yang krusial ya karena sekarang kita sudah satu pasar (MEA) bahwa bunga pinjaman kita itu bisa setara dengan bunga pinjaman di negara ASEAN karena kalau tidak produk kita otomatis dari pinjaman saja itu cost-nya sudah lebih tinggi," imbuhnya.

Oleh karena itu, kata Rini, pemerintah bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk merumuskan insentif dalam mendorong turunnya suku bunga perbankan dalam negeri.

"Kita harus bertahap bagaimana menurunkan bunga, karena kalau kita membicarakan bunga pinjaman itu kan dari dua tempat cost-nya, yaitu cost of fund yang kita dapat dari deposito dan tabungan dan operational cost," kata Rini.

"Ini semua harus kita perbaiki terutama efisiensi cost-nya harus kita turunkan sehingga semua bisa mencapai target kita suku bunga pinjamannya rendah," ungkapnya.

Saat ini banyak bunga simpanan di bank yang sangat tinggi, sehingga mau tidak mau bunga kreditnya pun terkerek tinggi. Menurut Rini, bunga tinggi itu biasanya simpanan milik pemerintah dan BUMN itu sendiri.

"Memang kalau kita bicarakan bunga deposito yang terbesar itu dana dari pemerintah ataupun dana dari bumn. Jadi otomatis antara dan pemerintah dan kemenkeu yang di-place di perbankan ini juga akan kita selaraskan dengan BUMN, karena dana BUMN juga kan secara tidak langsung juga dana pemerintah," jelasnya. (ang/dnl)