Margin Diminta Turun, Begini Cara BNI Bisa Tetap Untung

Jakarta - Otoritas Jasa keuangan (OJK) tengah menyusun aturan kebijakan di sektor keuangan melalui Peraturan OJK (POJK) Tentang Insentif dalam Rangka Peningkatan Efisiensi.

Dalam aturan tersebut, perbankan diminta melakukan efisiensi, di antaranya melalui penyesuaian margin atau Net Interest Margin (NIM). Harapan OJK, margin bisa disesuaikan hingga 3-4% mengikuti Thailand. Akan ada insentif, jika perbankan mau menerapkan itu.

Direktur Utama BNI, Achmad Baiquni mengungkapkan, pihaknya punya berbagai cara agar perseroan tetap bisa mempertahankan kinerja di tengah penekanan margin.

Menurutnya, keuntungan perbankan tidak semata-mata berasal dari perolehan bunga, namun juga dari berbagai kinerja lain seperti pendapatan non bunga atau fee based income. Perseroan bisa mencari dana murah lebih banyak lagi.

"Kita harap NIM nanti makin kecil kita bisa tetap pertahankan laba dengan cara volume kredit mesti ditambah, harus cari dana murah lebih banyak lagi, harus cari fee based lebih banyak lagi," jelas dia, di Jakarta, Kamis (25/2/2016).

Selain itu, perseroan juga akan menggenjot perolehan pendapatan dari transaksi elektronik channel. Salah satu caranya dengan melakukan co-branding debit card dengan Garuda Indonesia. Melalui cara tersebut, transaksi diperkirakan akan meningkat

"Kalau transaksi lewat elektronik channel maka mengurangi biaya cabang. Biaya yang paling mahal di cabang, kalau elektronik nggak. Kita berharap transaksinya dengan adanya co-branding paling nggak Rp 1 triliun. Jumlah kartunya 60 ribuan," sebut dia.

Di samping itu, Baiquni menyebutkan, penyesuaian margin juga harus dibarengi dengan penyesuaian bunga deposito, terutama bagi pemerintah, BUMN, maupun BUMD dengan dana simpanan besar.

"Kalau nanti bunga dana turun otomatis kita bisa menawarkan kredit dengan bunga lebih rendah. Sangat besar sekali ya. Komponen yang paling besar dari bunga kredit itu cost of fund itu. Sekarang gini, total CASA 62% sisanya deposito. Kebanyakan dari BUMN banyak di deposito tentunya deposito ada yang institusi, ada yang BUMN. Untuk yang BUMN mungkin sekitar 20%. Total dana kita Rp 300 triliun lebih," imbuh Baiquni. (drk/hns)