Daerah Terpencil Sulit Dapat Akses Kredit, Ini Strategi OJK

Jakarta - Minimnya akses keuangan di daerah tertinggal, terpencil dan terluar membuat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut sangat lambat. Daerah-daerah dengan akses kredit rendah tersebut paling banyak tersebar di kawasan Indonesia Timur.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad mengungkapkan, kesenjangan akses keuangan ini akan dituntaskan lewat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang baru saja diresmikan Presiden.

"Presiden baru saja bentuk TPAKD yang nanti akan memetakan dan identifikasi isu-isu apa saja di daerah, potensi lembaga keuangan daerah, dan koordinasikan tugas-tugas kementerian terkait," jelasnya di acara dialog Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Selama ini, kata Muliaman, banyak program percepatan akses keuangan yang jalan di tempat karena banyak seragam, di sisi lain karakter ekonomi di daerah berbeda-beda.

"Kalau bicara akses keuangan yah harus sampai ke akar rumput yaitu sampai ke desa-desa. Tapi setiap daerah punya karaketer beda-beda, memang harus ada indikator nasional buat ukur. Yang penting bagaimana tim ini bisa membuka akses keuangan daerah lewat tim ini," terang Muliaman.

Sementara itu, di kesempatan yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menilai, ketimpangan ekonomi antara Jawa dengan dengan daerah di luar Jawa, khususnya di kawasan Indonesia Timur disebabkan ketimpangan penyaluran kredit.

"Daerah tertinggal karena kredit sangat terbatas. Data Bank Indonesia (BI) Desember 2015, Propinsi DKI Jakarta dapat kredit 32,01% dari kredit nasional, kalau Papua hanya dapat pinjaman 0,57% dari alokasi kredit nasional, ini ketimpangan yang sangat lebar," katanya.

Konsentrasi kredit yang terpusat di Jawa ini, sambung Marwan, ikut berkontribusi pada kesenjangan dan kemiskinan di kawasan Indonesia Timur.

"Indonesia Barat mengalami pertumbuhan pesat terus menerus. Dari tahun 1983-2013 kontribusi pendapatan domestik bruto (PDB) nggak pernah kurang dari 80%, kalau Indonesia Timur selama 30 tahun rata-rata masih saja di kisaran 13%," jelas Marwan.

Dia menambahkan, selain akses modal yang rendah, minimnya akses keuangan dari perbankan nasional di wilayah Indonesia Timur diperparah dengan banyaknya manipulasi kredit oleh lembaga keuangan setempat.

"Akhirnya posisi tawar masyarakat di daerah tertinggal masih sangat rendah. Jadi rawan manipulasi praktek lembaga keuangan manipulasi kredit, kaya suku bunga kredit yang sangat tinggi dari yang ditetapkan, pencairan yang lama, dan sebagainya," ungkap Marwan. (ang/ang)