Anggota Komisi VI Tifatul Sembiring mencurigai, pinjaman dari China (CDB) tersebut ada unsur menguasai BUMN Indonesia secara tidak langsung.
"There is no free lunch. Dahulu bentuk penjajahan berusaha menguasai secara langsung. Tetapi, dikhawatirkan pinjaman CDB ini bentuk penjajahan tidak langsung yang dilakukan secara halus," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/3/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya mengetahui, relasi khusus bank-bank itu kan sebenarnya sudah ada. Sehingga, akan ada perlakuan khusus bagi debitur-debitur tertentu. Kami menginginkan pinjaman ini memiliki prinsip keadilan," ucap dia.
Tifatul menambahkan, pemerintah harus nasionalis termasuk dalam soal pinjaman.
"Saya mengingatkan, agar pemerintah bisa lebih bersifat nasionalis, meski kita membutuhkan dana bank untuk pembangunan infrastruktur," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin merespons pernyataan Tifatul. Menurut Budi, pinjaman yang telah ditandatangani tersebut sudah sesuai dengan aturan dan tidak mengikuti aturan dari CDB.
"Perjanjian utang tidak mengikuti aturan dari CBD. Tapi pinjaman sudah sesuai dengan format perjanjian Asia-Pasifik. Pinjaman juga telah melihat profitabilitas, kemampuan membayar bank, dan aset masing-masing bank, serta pertimbangan lainnya," ujar Budi. (drk/hns)











































