Menkeu: Butuh 8 Tahun, Akhirnya RI Punya UU Anti Krisis

Jakarta - Indonesia akhirnya akan punya undang-undang (UU) anti krisis atau dengan nama lengkapnya adalah Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). UU ini sekarang dalam tahap finalisasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum disahkan.

Bila merunut ke belakang, RUU ini sebenarnya sudah diajukan ke DPR sejak 2008. Artinya butuh selama 8 tahun untuk mengikuti proses politik berlangsung antara pemerintah dengan DPR.

Terakhir pada 2014, dalam sidang paripurna DPR, dinyatakan bahwa RUU JPSK (Jaring Pengaman Sistem Keuangan) tidak bisa masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 dikarenakan pemerintah harus mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No 4 Tahun 2008 tentang JPSK.

Baru kemudian pada 2016 masuk dalam Prolegnas, setelah syarat tersebut dipenuhi oleh pemerintah. Beberapa proses pembahasan dari tingkat panitia kerja hingga rapat kerja pimpinan selanjutnya dilakukan.

"UU ini sudah muncul sejak tahun 2008. Jadi artinya butuh waktu hampir 8 tahun  akhirnya," ungkap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro usai rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (11/3/2016).

Meskipun demikian, Bambang mengaku masih harus menghadapi pertemuan akhir dengan DPR. Pertama adalah rapat kerja dengan Komisi XI untuk mendengarkan pandangan mini fraksi dan kedua adalah sidang paripurna untuk pengesahan RUU.

"Baru akhirnya Indonesia bisa punya UU yang terkait dengan pencegahan dan penanganan krisis," ujarnya.

Dalam pembahasan yang berlangsung, RUU tersebut sudah melibatkan berbagai pertimbangan. Baik dari sisi teknis hingga politis. Maka Bambang cukup optimistis sistem keuangan Indonesia semakin kuat ke depannya.

"Kita harapkan keberadaan UU ini bisa membuat sistem keuangan kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih nyaman untuk para pelakunya," tegas Bambang. (mkl/ang)