Gaji Pegawai Kontrak DKI Rp 3,1 Juta, Dapat Asuransi Berapa?

Jakarta - Para pegawai kontrak di lingkungan Pemprov DKI sekarang jadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Berapa jaminan yang didapat?

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengatakan para pekerja kontrak, termasuk Pasukan Oranye, mendapat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm). Tahun depan, Ahok akan mengusahakan para pekerja kontrak bisa dapat Jaminan Hari Tua (JHT).

Menurutnya, para pekerja kontrak akan mendapat santunan tunai saat mengalami kecelakaan kerja bahkan jika sampai meninggal dunia. Nilai santunan kematian sampai 48 kali gaji pokok.

"Kalau sekarang gaji pokok Rp 3,1 juta berarti (jaminan kematian) Rp 148,8 juta. Kalau kemarin kan Rp 130 juta lebih karena kan 48 dikalikan Rp 2,7 juta," kata Ahok usai acara penandatanganan di Jakarta, Rabu (16/3/2016).

Maka dari itu Ahok mewajibkan seluruh pekerja kontrak di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ikut BPJS Ketenagakerjaan supaya terlindungi.

"Nah ini wajib, kalau dari sisi saya yah. Tapi kalau dilihat juga dari sisi Undang-Undang itu memaksa semua orang harus dijamin. Namanya juga gotong-royong nanti, kalau kamu nggak gotong royong, masa patungan-patungan mana mungkin bisa bantu. Kalau ini kan uang orang yang masih sehat, bantu yang meninggal," katanya.

"Siapa pun kamu yang punya kontrak individual, wajib. Misalnya ini ada pegawai kontrak Anda yang kecelakaan atau meninggal, kamu ngumpulin duit kasih keluarganya berapa? Memang sampai belasan juta? Enggak kan. Paling Rp 5 juta. Paling cuman Rp 3 juta. Tapi kalau ini (BPJS Ketenagakerjaan) buat tabungan anaknya saja langsung Rp 12 juta. Terus kalau meninggal lagi tugas jam kerja, itu langsung 48 kali gaji pokok," tambahnya. (ang/dnl)