.webp)
Maka dari itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajak perbankan internasional untuk berdiskusi soal digital banking dalam acara Focus Group Discussion Digital Banking di Aula Bank Indonesia, Kamis (17/3/2016).
"Proses jual beli secara online, interaksi sosial secara digital di media sosial, diskusi masalah Go-Jek dan Grab di DPR, dan kegiatan digital lainnya turut memberi dampak pada industri perbankan Indonesia. Presiden Jokowi mendorong perbankan digital banking, maka perbankan Indonesia harus mampu mendukung kebijakan baru tersebut," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Nelson Tampubulon, saat membuka diskusi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, harus ada juga pengamanan informasi dan penyelarasan aturan antar regulator. Tuntunan nasabah terhadap layanan perbankan yang semakin mudah salah satunya melalui digital banking.
"Pemanfaatan teknologi digital secara optimal diyakini dapat meningkatkan efisiensi pada industri perbankan. Pada akhirnya dapat menurunkan suku bunga," ujarnya.
Ia mengatakan, untuk mengembangkan layanan perbankan digital, OJK telah membentuk Tim Taskforce Digital Banking. Tim tersebut sudah bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti:
- Perbankan
- Kemenkominfo
- Ditjen Dukcapil Kemendagri
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Bareskrim POLRI
- Dewan Ketahanan Nasional
- Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)
- DK2ICN Kemenkopolhukam
- Perusahaan Telekomunikasi
- Pakar Pengamanan Informasi
"OJK selaku otoritas pengawasan jasa keuangan mengawal perkembangan digital banking terhadap produk dan aktivitas perbankan yang makin kompleks ini," katanya.
Ia pun berharap diskusi ini bisa bermanfaat secara nyata bagi perkembangan industri nasional. Selain Nelson, hadir pula Kepala Departemen Pengawasan Perbankan III OJK Agus Siregar juga tamu dari Taiwan (Jerry Sung dari Cathay United Bank), dan India (Shri K.P.S Rawat dari State Bank of India) yang mempresentasikan mengenai digital banking di negaranya masing-masing. (ang/drk)
