Bangun Infrastruktur, Ini Cara Pemerintah Cari Dana Selain Perbankan

Jakarta - Lambatnya pembangunan berbagai sektor, salah satunya disumbang oleh minimnya alternatif pendanaan. Di Indonesia, pembiayaan-pembiayaan pembangunan seperti infrastruktur lebih banyak bergantung dana dari perbankan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pemerintah lewat sejumlah paket kebijakan ekonomi mendorong agar lebih terbukanya akses pendanaan dari non perbankan, seperti pasar keuangan dan pasar modal.

Yang terbaru, pihaknya telah bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pendalaman pasar keuangan dan pasar modal.

"Tentunya ini harmonisasi kebijakan di masing-masing institusi. Di kami fiskal, misalnya pasar keuangan terkait pajak. Maka kami kebijakan pajaknya in-line dengan pengembangan instrument baru, baik pasar modal atau lainnya," ujarnya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (7/4/2016).

"Nantinya pembiayaan pembangunan tidak hanya mengandalkan pinjaman bank. Di kami ada lembaga pembiayaan khusus seperti SMI (Sarana Multi Infrastruktur) untuk berkembang lebih jauh, yah butuh instrumen lebih banyak. Maka perlu koordinasi," tambahnya.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad berujar, produk-produk kebijakan ketiga institusi ini akan diarahkan pada penciptaan pendanaan lebih besar dari pasar keuangan dan pasar modal.

"Rasio obligasi privat dengan PDB hanya 2% di kita, ini yang akan kami dorong. Kembangkan potensi pendanaan di luar bank akan memberi opsi yang lebih banyak bagi kegiatan pembiayaan. Jika sukses, persaingan harga seperti bunga juga bisa lebih kompetitif," tutur Muliaman.

"Terutama pembiayaan pasar modal, dan peran lebih besar dari IKNB (Industri Keuangan Non-Bank). Juga dari banyak dana pensiun, dan pembiayaan dari simpanan jangka panjang lain juga penting buat melengkapi pembiayaan yang selama ini lebih banyak dari bank," imbuhnya. (drk/drk)