Naik 3,7%, Utang Luar Negeri RI Capai US$ 311,5 M

Jakarta - Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh 3,7% (yoy) menjadi US$ 311,5 miliar pada Februari 2016. Berdasarkan jangka waktu asal, pertumbuhan ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN jangka panjang yang meningkat, sementara ULN jangka pendek menurun. Berdasarkan kelompok peminjam, kenaikan tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik yang meningkat, sementara ULN sektor swasta menurun.

Demikian disampaikan Bank Indonesia (BI) dalam keterangan resminya seperti dikutip detikFinance, Selasa (19/2016).

Berdasarkan jangka waktu asal, posisi ULN Indonesia didominasi oleh ULN berjangka panjang (87,7% dari total ULN). ULN berjangka panjang pada akhir Februari 2016 mencapai US$ 273,2 miliar atau tumbuh 5,8% (yoy), sementara ULN berjangka pendek turun 9,5% (yoy) menjadi US$ 38,3 miliar.

Berdasarkan kelompok peminjam, posisi ULN Indonesia didominasi oleh ULN sektor swasta. Posisi ULN swasta turun 0,7% (yoy) sehingga menjadi US$ 164,6 miliar (52,8% dari total ULN) pada akhir Februari 2016.

Di sisi lain, ULN sektor publik meningkat 9,0% (yoy) sehingga posisinya pada akhir Februari 2016 menjadi sebesar US$ 146,9 miliar (47,2% dari total ULN).

Pada sektor swasta, posisi ULN pada akhir Februari 2016 terutama terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih.

Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,1%. Bila dibandingkan dengan Januari 2016, pertumbuhan tahunan ULN sektor listrik, gas dan air bersih meningkat, sementara sektor keuangan melambat. Ada pun pertumbuhan tahunan ULN sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan masih mengalami penurunan.

BI memandang perkembangan ULN Februari 2016 masih cukup sehat namun terus mewaspadai risikonya terhadap perekonomian. Ke depan, BI akan terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas makroekonomi. (drk/hns)