Baru 21,8% Orang RI Dapat Akses Jasa Keuangan, Jokowi Kumpulkan Menteri, BI, dan OJK

Jakarta - Dari total 250 juta penduduk Indonesia, baru 21,8% yang mendapatkan akses ke lembaga keuangan. Realisasi tersebut masih sangat rendah, apalagi bila dibandingkan dengan negara-negara kawasan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan jajaran menteri ekonomi, beserta Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad untuk membahas persoalan tersebut.

"Tercatat hanya 21,84% penduduk Indonesia yang literasi keuangan atau tingkat keuangannya, keterampilan, keyakinan pada lembaga keuangan serta produk jasa itu terkategori baik," ujar Jokowi, saat membuka rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4/2016).

"Data itu menunjukkan masih rendahnya tingkat kepemilikan rekening di bank, serta kepemilikan tabungan atau di lembaga keuangan formal. Dan tingkat inklusi keuangan Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara tetangga kita," jelasnya.

Jokowi menyebutkan Singapura dengan persentase yang mencapai 96%, Malaysia 81%, dan Thailand 78%. Menurutnya perlu ada kebijakan dan program yang lebih agresif untuk mendorong masyarakat lebih dekat dengan akses jasa keuangan.

"Oleh sebab itu literasi keuangan di masyarakat harus diimbangi dengan langkah terobosan. Langkah terobosan itu adalah perluasan jangkauan layanan perbankan dan lembaga keuangan formal, dengan memperhatikan karakteristik geografi kita sebagai negara kepulauan," ungkapnya.

Beberapa perbankan, beberapa waktu lalu sudah melaksanakan berbagai program. Di antaranya adalah Teras BRI. Program ini menggunakan kapal untuk menjangkau masyarakat yang berada di pulau-pulau terpencil.

"Terobosan pelayanaan seperti Teras kapal BRI yang tahun lalu sudah kita luncurkan, peningkatan kapasitas masyarakat terutama yang tadinya dikategorikan tidak layak menjadi layak, dari yang unbankable jadi bankable dalam memberikan layanan keuangan," papar Jokowi.

Selain akses, Jokowi juga inginkan agar perlindungan konsumen tidak luput dari perhatian. Konsumen butuh rasa aman dan kenyamanan terhadap lembaga jasa keuangan.

"Perlindungan konsumen yang menyangkut jaminan rasa aman untuk berinteraksi dengan inklusi keuangan dan dalam pemanfaatan produk-produk layanan jasa keuangan," pungkasnya. (mkl/wdl)