Dirut: Semua yang Ada di BPJS Ketenagakerjaan Harus Bebas Korupsi

Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan belum lama ini punya dirut baru. Dengan nahkoda baru, badan milik pemerintah ini akan terus memperbaiki layananan kepada masyarakat.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengatakan setelah berubah dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan sosial maka fokusnya sudah bukan keuntungan, tetapi pelayanan kepada masyarakat.

"Kita menjadi perhatian publik karena menjadi badan hukum publik. Publik juga ingin tahu apapun yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan," katannya dalam sambutannya di acara Forum Marketeers BUMN Club, Jakarta, Jumat (29/4/2016).

"Sebagai organisasi jaminan sosial, kita melakukan pelayanan yang luas, wide nation, tidak hanya formal, tapi juga informal. Menjangkau saudara-saudara kita yang ada di pelosok," ujarnya.

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab melayani kepentingan banyak pihak. Maka dari itu layananya harus terbuka dan transparan.

"Semua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan harus bebas dari korupsi dan sebagainya. Sehingga saya pesan kepada semua stakeholder/mitra kita bahwa kita harus bersih bebas dari korupsi, gratifikasi, dan kami tidak main-main," katanya.

"Jadi apabila ada hal-hal yang menyangkut hal tersebut, kami tidak segan-segan untuk membawa ke Rasuna Said (kantor KPK)," jelasnya.

Investasi BPJS Ketenagakerjaan akan didorong ke sektor rill dan infrastruktur. Untuk memuluskan rencana ini, BPJS Ketenagakerjaan akan menggandeng BUMN-BUMN terkait.

"Aktivitas kita mendorong perekonomian nasional, menjadi satu tanggung jawab sosial kepada pemerintah. Seperti infrastruktur, perumahaan, rumah sakit dan sebagainya," ujarnya. (ang/dnl)