Bos BTN Buka-bukaan Dampak Tax Amnesty ke Perbankan BUMN

Jakarta - Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang diusulkan pemerintah masih dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keberadaan regulasi pengampunan pajak ini diproyeksi memiliki dampak positif bagi pembangunan di dalam negeri, tak terkecuali sektor perbankan.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN), Maryono saat berbincang dengan sejumlah awak media di kantornya mengatakan regulasi tax amnesty bisa membawa masuk dana segar dari orang-orang kaya Indonesia yang selama ini memarkir uangnya di luar negeri.

Dana segar tersebut bakal masuk ke dalam sistem keuangan di tanah air, khususnya perbankan BUMN yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek infrastruktur.

"Kalau tax amnesty selesai, pasti ada dana-dana segar masuk yang bisa dikelola holding (holding Bank BUMN) dan bisa kita kelola lebih lanjut untuk membiayai pembangunan-pembangunan infrastruktur, penyaluran kredit perumahan dan lainnya," kata Maryono di Kantor Pusat BTN, Jakarta, Rabu (4/5/2016).

Selama ini, hambatan perbankan di tanah air untuk terlibat dalam pembiayaan konstruksi infrastruktur adalah rendahnya kecukupan modal. Akhirnya, banyak kegiatan pembangunan di Indonesia dibiayai oleh perbankan atau lembaga internasional.

Dengan adanya kebijakan pengampunan pajak ini, dana segar yang masuk dari orang-orang kaya Indonesia tadi dapat membuat permodalan bank nasional bakal lebih kuat sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap perbankan asing.

Lebih lanjut, Maryono mengatakan orang-orang kaya yang merelakan dananya masuk ke perbankan di dalam negeri tidak perlu khawatir dananya bakal menganggur dan tak berkembang.

Alasannya, banyaknya pembangunan yang dilakukan pemerintah dari mulai tol, jembatan, perumahan, rel, pelabuhan, bandara dan sebagainya bakal membuat dana yang masuk menjadi cepat berkembang.

"Dana yang dikelola itu kan dana bergulir karena pemerintah banyak melakukan pembangunan sehingga akan terus berkembang," pungkas dia. (dna/feb)