Pemerintah Pertimbangkan Tunda Penerbitan Obligasi Valas

Jakarta - Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menunda penerbitan obligasi internasional yang rencananya akan dilaksanakan pada Maret ini. Alasannya, investor dunia saat ini tengah mengalami perkembangan akibat tingginya harga minyak dunia. "Kita lihat kondisi pasar karena saat ini gejolak harga minyak bukan main sehingga investor takut berisiko," kata Menteri Keuangan Jusuf Anwar di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (18/3/2005).Menkeu menjelaskan, pemerintah saat ini akan melihat berapa spread yang akan diminta investor. "Kalau terlalu tinggi, kita harus cari momen yang lebih baik. Kita inginnya itu total cost dibawah 7 persen," tegas Menkeu. Menkeu menambahkan, selain faktor harga minyak, jatuhnya harga saham General Motor dan kemungkinan dinaikkannya suku bunga The Fed juga menambah dampak buruk pada rencana pemerintah menerbitkan obligasi internasional. "Kalau The Fed jadi naik, itu akan lebih jelek lagi. Berarti cost of borrowing kita akan lebih tinggi lagi. Itu salah satu yang kita waspadai dan kita monitor," tukasnya.Dengan naiknya suku bunga oleh The Fed, lanjut Menkeu, maka spread akan naik sehingga cost of borrowing akan lebih tinggi yang menyebabkan biaya untuk menservice obligasi juga tinggi. "Jadi kita harus betul-betul prudent," tegasnya. Mengenai anjloknya saham General Motor, Menkeu mengakui dampaknya cukup besar karena banyak investor yang rugi dan tidak mau lagi menanggung risiko atau berhenti untuk belanja.Mengenai book building obligasi internasional yang sedianya digelar pada 23-24 Maret ini, Menkeu mengatakan kemungkinan bisa ditunda mengingat roadshow yang dilakukan saat ini baru sebatas penjajakan pasar. Menurut Menkeu, jika hasil roadshow ternyata kondisinya bagus, maka penerbitan obligasi internasional bisa diteruskan. "Tapi saya tidak bisa berandai-andai. Saya harus lihat dulu kondisi pasar. Misalnya The Fed naik, harga minyak tinggi dan adanya crash saham, semuanya kan serba mendadak dan terjadi baru dalam beebrapa hari terakhir," demikian Menkeu Jusuf Anwar. (qom/)