Selain Holding Bank BUMN, Ini Rencana Rini di Sektor Keuangan

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Usaha (BUMN) ternyata tak langsung berhenti setelah pembentukan holding bank konvensional. Di dalam roadmap sektor jasa keuangan dan perbankan, Menteri BUMN Rini Soemarno telah merumuskan rencana besar holding di sektor keuangan dan perbankan untuk tahun 2015-2019.

Berdasarkan data yang diperoleh detikFinance, ada 5 holding di sektor jasa keuangan dan perbankan.

1. Holding Bank Konvensional
Implementasi konsolidasi perbankan BUMN Konvensional akan dilakukan di 2017. Satu tahun berikutnya, holding Bank BUMN sudah terbentuk. Holding Company ini nantinya akan membawahi 4 perbankan pelat merah yakni PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI). Di dalam holding ini terdapat anak usaha atau unit bisnis di bidang IT dan aset.
 
Di dalam roadmap sektor jasa keuangan dan perbankan milik Kementerian BUMN,  PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan PT Jiwasraya (Persero) akan diinbrengkan atau dimasukkan ke dalam BRI serta PT Danareksa (Persero) diinbrengkan ke BNI. Sedangkan PT Pegadaian (Persero) akan masuk atau diinbrengkan ke dalam holding perbankan konvensional.

Bila pembentukan holding Bank BUMN Konvensional ini berjalan sesuai rencana, maka Kementerian BUMN menargetkan holding baru ini bisa memiliki ekuitas atau modal nomer 5 terbesar di Asia Tenggara pada 2019.

2. Holding Bank Syariah
Pada tahun 2016, Kementerian BUMN akan menyelesaikan kajian merger bank syariah. Targetnya, holding bank syariah terbentuk satu tahun berikutnya. Di dalam holding Bank BUMN Syariah ini terdapat BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BTN Syariah. Targetnya dari pembentukan holding ini ialah perbankan syariah bisa memiliki market share 15%, saat ini baru 3%.

3. Holding BUMN Reasuransi
Di dalam holding BUMN Reasuransi, Kementerian BUMN memutuskan PT Reasuransi Indonesia Utama (RIU) atau dikenal dengan nama PT Indonesia Re sebagai induk. Proses ini sudah dimulai sejak Desember 2015.

Di dalam holding ini, terdapat merger dari PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI) (Persero) dan anak usahanya, PT Reasuransi Internasional Indonesia (ReINDO).

Bila rencana ini berjalan, Kementerian BUMN menargetkan ada 3 hal yang bisa dicapai. Holding BUMN Reasuransi bisa mengurangi defisit transaksi berjalan Rp 8 triliun-Rp 10 triliun per tahun, meningkatkan kapasitas reasuransi dalam negeri, dan mengefisienkan investasi dan memperkuat SDM.

4. Holding BUMN Asuransi Umum
Kementerian BUMN pada tahun 2016 melakukan kajian penguatan holding BUMN Asuransi Kerugian/Umum sedangkan pembentukan holding baru dilakukan satu tahun berikutnya di 2017.

Di bawah holding BUMN Asuransi Umum, terdapat 4 BUMN asuransi dan anak usahanya yakni: PT Asuransi Asei Indonesia (anak usaha PT Indonesia Re), PT Jasaraharja Putera (anak usaha PT Jasa Raharja), PT Askrindo (Persero), dan PT Asuransi Jasindo (Persero).

5. Holding BUMN Jasa Survei
Pembentukan holding BUMN Jasa Survei diawali dengan melakukan finalisasi kajian holding di 2016. Pada tahun 2017, Kementerian BUMN melakukan implementasi holding BUMN Jasa Survei dengan pembentukan induk atau Holding Company (HoldCo). Satu tahun berikutnya atau 2018, holding BUMN Jasa Survei telah terbentuk.

Di bawah HoldCo ini terdapat 3 BUMN yaitu PT Sucofindo (Persero),  PT Surveyor Indonesia (Persero), dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). (feb/ang)