OJK: Sukuk Itu Rumit

Jakarta - Surat utang berbasis syariah atau sukuk masih tumbuh terbatas di dalam negeri. Hal ini disebabkan aturan pelaksanaan yang rumit, terutama bagi perusahaan.

"Sukuk itu rumit. Ini baru bisa dilakukan oleh pemerintah, swasta itu masih belum," ungkap Deputi Pengawas Pasar Modal OJK Sarjito dalam seminar pada kegiatan sidang tahunan Islamic Development Bank (IDB) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (17/5/2016).

Sardjito menyampaikan, fatwa terkait keuangan syariah diluncurkan sejak 2003. Beberapa aturan turunan kemudian dikembangkan pada 2006, baik mengenai akad maupun surat utang syariah.

Pada 2008, pemerintah mulai menerbitkan sukuk untuk pertama kali sebagai bagian dari pembiayaan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian berlanjut ke sukuk berbasis proyek hingga sekarang.

"Tapi realisasi corporate sukuk per 4 Mei untuk outstanding baru US$ 718 juta dengan porsi 3,68%," jelasnya.

Industri yang paling besar berkontribusi adalah infrastruktur dan transportasi sebesar 49%. Kemudian sektor jasa keuangan, pertambangan, makanan dan properti.

"Porsi paling banyak itu industri infrastruktur dan transportasi," ujar Sarjito.

Indonesia masih membutuhkan banyak pembiayaan untuk pembangunan. Sukuk menjadi salah satu instrumen yang bisa digunakan oleh banyak perusahaan. Akan tetapi banyak perusahaan yang masih belum paham soal sukuk.

"Tantangan kurangnya pemahaman, kalau nggak paham sukuk gimana mau menggunakan," imbuhnya.

Menurutnya, prioritas investor saat membeli surat utang adalah keuntungan. Skema surat utang yang rumit dan biaya yang terlalu banyak akan membuat investor tidak berminat.

"Karena kadang-kadang investor itu nggak beragama. Jadi yang penting yield tinggi. Sehingga produk syariah itu nggak menarik buat all people, all society. Ini kalau kita bicara corporate ya," terang Sarjito. (mkl/drk)