Rapat dihadiri oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf.
"Tadi rapat dengan Menkeu menyangkut tax amnesty progresnya bagaimana dan kelihatan sangat-sangat baik karena market merespons dengan baik. Jadi duit yang mengalir ke dalam negeri, menurut Gubernur BI, dua kali lebih banyak dari tahun lalu dalam periode yang sama," kata Luhut di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan PPATK kita juga tadi menjernihkan kalau ada hal-hal yang belum pas menyamakan persepsi mengenai UU tax amnesty," jelasnya.
Mengenai adanya penolakan tax amnesty, Luhut menyatakan hal tersebut adalah biasa. Penolakan tersebut juga bisa menjadi masukan buat pemerintah dalam menjalankan program pengampunan pajak tersebut.
"Hak konstitusi seseorang, tapi tadi kami juga mengundang berbagai tokoh yang agak kritis mengenai berbagai macam. Pemerintah jelaskan semua masalah, saya kira berlangsung dengan baik," ujarnya. (ang/hns)











































