Bagaimana Agar Dana Repatriasi Tax Amnesty Bertahan di RI Lebih dari 3 Tahun?

Jakarta - Dana repatriasi dari program pengampunan pajak atau tax amnesty harus 'dikunci' atau berada di Indonesia selama 3 tahun. Lantas, bagaimana agar dana tersebut bisa bertahan lebih dari 3 tahun di Indonesia?

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menilai hal itu bukan urusan sederhana. Banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan di dalam negeri agar kemudian dana yang sudah masuk bisa bertahan.

"Kita harus melakukan pekerjaan rumah kita, membangun industri keuangan yang modern, infrastruktur juga canggih. Produk yang diciptakan juga bertambah dan menarik. Kita punya waktu 3 tahun untuk menciptakan itu," ungkap Muliaman di kantor OJK, Jakarta, Jumat (21/7/2016).

Dari sisi OJK, Muliaman telah menyiapkan kerangka perencanaan untuk industri keuangan, khususnya pasar modal dan perbankan agar mampu menciptakan situasi usaha yang kondusif.

"Saya kira optimistis kita bisa menumbuhkan iklim kondusif setelah 3 tahun nanti," tegasnya.

Dengan dana tersebut, maka bisa menciptakan kedalaman pasar keuangan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Agar kemudian dana bisa stay kemudian pertumbuhan ekonomi berkembang. Ini kan saling kait mengkait antara tersedia instrumen keuangan dan pertumbuhan ekonomi tidak bisa dipisahkan," papar Muliaman.

"Jadi saya pikir kita harus kerja dari semua lini, membangun pertumbuhan ekonomi, menciptakan iklim investasi yang kondusif, di sektor keuangan menciptakan produk yang dibutuhkan termasuk pembukaan akses pada UMKM, rakyat-rakyat kecil di desa. Nah ini menurut saya menjadi suatu opportunity," paparnya. (mkl/hns)