Pemerintah Akhirnya Menunda Penerbitan Obligasi Valas

Jakarta - Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda penerbitan obligasi internasional meskipun hasil roadshow menunjukkan sinyal positif. Alasan pemerintah menunda karena investor menginginkan return atau tingkat pengembalian yang tinggi. Hal tersebut disampaikan Menkeu Jusuf Anwar di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, kamis (24/3/2005)."Dengan adanya crash General Motor, kenaikan suku bunga The fed dan ekspektasi kenaikan inflasi di AS, maka investor minta return yang tinggi dalam bentuk treasury rate yang tinggi," kata Jusuf Anwar.Jusuf Anwar menegaskan, meski hasil roadshow menunjukkan respons investor yang cukup baik, namun pemerintah masih akan melakukan monitoring terhadap kondisi pasar untuk menentukan waktu yang tepat bagi penerbitan obligasi internasional. "Jadi kita dalam penerbitan ini akan mencari the best moment. Jangan sampai biaya kita terlalu mahal. Saya akan terus monitor untuk mendapatkan the best yield," ujarnya.Jusuf Anwar menyebutkan, dengan perbaikan peringkat Indonesia dari B ke B+ sebenarnya tingkat return membaik yang ditunjukkan dengan spread (selisih bunga dengan obligasi AS) yang semakin rendah. Saat ini spread berada pada kisaran 235 basis poin atau lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang spread-nya mencapai kisaran 277 basis poin. Namun menurut Jusuf Anwar, dengan adanya kenaikan ekspektasi inflasi di AS dan kenaikan suku bunga Fed, maka spread dari treasury bill naik cukup significan yakni dari 405 basis poin menjadi 477 basis poin. "Ini berarti total cost kita akan menjadi besar kalau kita pergi ke market sekarang," tukasnya. Seperti diketahui, Departemen tenaga kerja AS mengumumkan Indeks Harga Konsumen AS untuk Februari naik 0,4 persen yang merupakan tertinggi dalam 4 bulan terakhir dan melebihi perkiraan sejumlah kalangan. Angka itu semakin menguatkan pernyataan Federal Reserve bahwa tekanan inflasi akan mengancam AS dalam beberapa bulan ke depan. Saat ditanya sampai kapan penundaan ini, Jusuf Anwar belum bisa memastikannya. Ia hanya mengatakan bahwa dalam beberapa bulan ke depan masih akan memantau kondisi pasar. Yang jelas, tambah Jusuf, pemerintah tidak perlu lagi melakukan roadshow dan tinggal melakukan deal dengan para investor. "Dalam beberapa bulan ini kita akan monitor, kalau kita perlu duit, kita bisa ke pasar. Tapi kalau tidak perlu, ya tidak ke pasar," demikian Menkeu Jusuf Anwar. (qom/)