.webp)
Acara ini turut dihadiri perwakilan BPD se-Indonesia.
"Tujuannya untuk mendorong, menstimulir bank pembangunan daerah inline dengan Pemda. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan percepatan kesejahteraan rakyat di daerah masing-masing BPD ini," ujar Anggota VI BPK RI Prof Bahrullah Akbar dalam Seminar Internasional Efisiensi dan Stabilitas Keuangan Negara di Hotel Santosa, Jalan Raya Senggigi, Lombok Barat, NTB, Senin (22/8/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, kata Akbar, melalui seminar dapat dicapai suatu solusi atas masalah yang terjadi dalam relasi antara Pemda dan BPD.
"Kendalanya karena bank pembangunan daerah itu korporasi. Jadi dia punya aturan regulasi. Di satu sisi, Pemda sebagai stakeholder juga menginginkan bahwa korporasi juga bisa membantu jalannya pemerintahan. Gitu," ucap Akbar.
Sampai saat ini kata Akbar terdapat 26 BPD di seluruh Indonesia. Total aset dari BPD adalah Rp 465 triliun.
Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi, mengatakan dalam pembangunan membutuhkan sinergi.
"Ada APBD bisa dikendalikan melalui proses bersama dengan DPRD. Ada juga sumber keuangan lain dan pemda hanya memfasilitasi dalam bentuk regulasi konstruktif dari para investor," jelas Zainul Majdi.
"Tugas kami membuat regulasi yang dapat menarik investor," imbuh dia.
Ada pula sumber dana pembangunan yang lain kata Zainul dan tidak bisa sepenuhnya dikendalikan. Dana tersebut berada di bank daerah.
"Bank NTB sepenuhnya dimiliki daerah. Kami sadar bank tunduk dengan OJK dan BI. Bagaimana bank daerah, kami sisihkan dana setiap tahun dapat berperan maksimal. Tidak ada kesan bank maju dari upaya daerah. Di sisi lain bank daerah belum nyata kontribusinya untuk pembangunan di daerah," jelas dia. (hns/hns)
