Utang Luar Negeri Pemerintah US$ 158,7 M Bisa Berkurang, Ini Syaratnya

Jakarta - Utang Luar Negeri (ULN) publik alias pemerintah hingga triwulan II-2016 tercatat US$ 158,7 miliar atau naik dari US$ 151,3 miliar dibandingkan kuartal I-2016. Total ULN pemerintah terus bertambah setiap kuartalnya.

ULN sangat dibutuhkan pemerintah untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur dan belanja lainnya yang tidak mampu dibiayai lewat APBN. Akibatnya, mengambil ULN menjadi jalan keluar untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Namun, apakah jumlah ULN pemerintah bisa turun?

"Utang publik kalau kita lihat trennya naik, naik terus. Bisa turun kalau penghasilan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) naik, bisa mengurangi jumlah utangnya," terang Direktur Eksekutif Departemen Statistik Bank Indonesia Hendy Sulistiowati saat jumpa pers di Gedung Thamrin Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2016).

Namun, apabila target penerimaan negara dari sektor pajak dan PNBP belum bisa dipenuhi, maka ke depannya pemerintah masih akan terus menarik utang.

"Kalau belum bisa mencapai pajak dan PNBP kemungkinan akan naik (utangnya). Selama butuh pembangunan dan pembiayaan pajak kurang, pemerintah mau nggak mau utang dulu," kata Hendy.

Namun, hingga saat ini, Bank Indonesia masih menjaga rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di posisi aman yaitu sebesar 36,7%. Kemudian rasio ULN Indonesia yang masuk kategori jangka panjang juga sangat besar yaitu 87,2%.

"Menjaga rasionya per PDB dan menjaga dalam jangka panjang," tutup Hendy. (drk/drk)