Ketua OJK: Baru 35% Penduduk Indonesia Punya Akses Keuangan

Jakarta - Kurangnya infrastruktur membuat layanan keuangan hanya bisa dinikmati oleh segelintir masyarakat saja. Baru 35% masyarakat RI yang punya akses keuangan.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Muliaman D Hadad dalam acara peresmian terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Rusun Pesakih, Jakarta Barat, hari ini.

"Dari 250 juta penduduk kita, baru 35% saja yang sudah mendapat akses keuangan (seperti bank, pembiayaan perumahan dan asuransi). Tentu dengan segala kendalanya," kata dia dalam kesempatan tersebut, Kamis (25/8/2016).

Rendahnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan, kata Muliaman dapat dilihat dalam kehidupan sehari hari. "UMKM kita sulit dapat pinjaman usaha dari bank. Keluarga kita yang kelas ekonominya bawah, sulit sekali memperoleh akses keuangan, saudara-saudara kita di pelosok, di pulau-pulau terpencil, susah mendapat akses keuangan," beber Muliaman.

Akibatnya, kata Muliaman, pertumbuhan ekonomi di daerah berjalan sangat lambat. UMKM yang karena tak mendapat tambahan modal, menjadi sulit naik kelas.

Begitu juga kalangan masyarakat kelas ekonomi bawah yang karena sulit memperoleh akses keuangan, kesempatan untuk memiliki rumah dengan cara kredit pun semakin sulit.

"Dengan pertimbangan seperti itu maka akses keuangan yang sudah ada harus dipercepatan. Kalau akses keuangan dekat, ekonomi masyarakat bisa meningkat. Karena, kalau dekat dengan uang, biasanyan dekat juga dengan kemakmuran," jelas dia.

Percepatan akses keuangan sendiri saat ini tengah dilakukan oleh OJK menggandeng kepala-kepala daerah. Berbagai produk layanan seperti lakupandai atau layanan keuangan tanpa kantor bank telah digulirkan OJK. Dorongan kepada penyediaan layanan keuangan yang mudah diterima masyarakat pun terus dilakukan.

"Kita harus bersahabat dengan teknologi, termasuk dalam layanan keuangan. Bagaimana menyediakan layanan bank yang cukup diakses dari telpon genggam, misalnya. Jadi, berbagai cara harus dilakukan supaya semua orang, ibu-ibu di pelosok, saudara-saudara kita di pulau terpencil bisa menikmati layanan keuangan," tandas dia. (dna/ang)