BI Ingin Pelaku Keuangan Digital Bikin Perusahaan di Indonesia

Jakarta - Bank Indonesia berencana menerbitkan aturan terkait layanan keuangan digital atau yang kerap disebut financial technology (fintech). Salah satu yang dibahas adalah perusahaan penyedia jasa di sektor ini harus berbadan hukum di Indonesia.

Artinya, perusahaan yang bersangkutan harus berkantor di Indonesia.

"Guidance umum yang diberikan oleh BI adalah bahwa perusahaan yang terkait dengan transaksi financial itu harus mempunyai institusi di Indonesia, jadi membuat badan hukum di Indonesia," tegas Gubernur BI Agus Martowardojo usai menghadiri acara launching dan bedah buku Robby Djohan di Financial Club, Jakarta, arbu (31/8/2016).

Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan konsumen. Saat ini industri fintech seperti pembayaran digital yang ada di Indonesia banyak dilakukan pemain asing, sebut saja eBay dan PayPall.

Tanpa adanya badan hukum seperti kantor perwakilan di Indonesia, maka konsumen atau pengguna jasa akan dirugikan bila di satu ketika terjadi permasalahan transaksi.

Saat ada permasalahan transaksi, konsumen akan sulit mengajukan komplain atau mengajukan ganti rugi bila penyedia jasanya tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

"Kita mau meyakinkan bahwa di dalam melakukan transaksi itu ada unsur perlindungan konsumen ada unsur manajemen resiko itu yang kita berikan guidance," tegas Agus dengan wajah serius. (dna/dna)