Pemerintah Bidik Akses Keuangan RI Capai 75% di 2019

Jakarta - Kemudahan terhadap akses lembaga jasa keuangan menjadi perhatian khusus yang tengah disoroti pemerintah. Berdasarkan data Bank Dunia di tahun 2014, persentase keterjangkauan terhadap akses keuangan atau inklusi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 36%.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan adanya peningkatan inklusi keuangan hingga tahun 2019 sebesar 75%. Target kenaikan inklusi keuangan ini tertuang dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) 2016-2019 yang sudah ditandatangani Jokowi.

"Survei Bank Dunia itu kita di posisi 36%. Kita mencanangkan tahun 2019 itu menjadi 75%. Jadi suatu kenaikan yang cukup tinggi akses keuangan," jelas Sekretaris Menko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (1/9/2016).

Untuk merealisasikan target tersebut, Jokowi menginstruksikan kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk terlibat aktif dalam memberikan kemudahan akses keuangan kepada masyarakat. Dengan target inklusi keuangan mencapai 75% di 2019, pemerintah yakin bisa mencapai target tersebut.

"Rencana aksi ini melibatkan dari sisi pemerintah berbagai kementerian/lembaga lalu dari BI, dari OJK, dan private sector. Ini target yang ambisius dari 36% ke 75% tapi kita yakin bisa mencapainya," kata Lukita.

Di sisi lain, pemerintah juga mulai mengedukasi masyarakat untuk terbiasa melakukan transaksi secara non tunai. Salah satunya adalah dengan menyalurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bantuan sosial lainnya dalam bentuk elektronik agar akses keuangan di berbagai daerah di Indonesia bisa meningkat.

"Acuannya program-program pemerintah yang sifatnya tunai itu mau kita ubah non tunai. Rastra (Beras Pra Sejahtera) juga KIP itu kan langsung menyentuh lapisan masyarakat lapisan terbawah yang selama ini belum punya akses ke sana," ujar Lukita.

Dirinya juga menambahkan, keterlibatan perusahaan telekomunikasi juga dibutuhkan untuk meningkatkan akses keuangan di Indonesia. Keterlibatan perusahaan telekomunikasi diperlukan untuk menggalakkan transaksi elektronik yang pertumbuhannya kian masif di Indonesia.

"Terutama melibatkan perusahaan telekomunikasi, Fintech di Serpong bagian dari keuangan inklusif bagaimana meningkatkan akses keuangan kepada berbagai lembaga keuangan," tutup Lukita. (drk/drk)