Kredit Bermasalah Sektor Tambang, Manufaktur, Hingga Transportasi Melonjak

Kredit Bermasalah Sektor Tambang, Manufaktur, Hingga Transportasi Melonjak

Muhammad Damar Wicaksono - detikFinance
Jumat, 09 Sep 2016 19:17 WIB
Kredit Bermasalah Sektor Tambang, Manufaktur, Hingga Transportasi Melonjak
Foto: Muhammad Damar Wicaksono
Jakarta - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencatat, angka kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) sektor pertambangan, manufaktur, dan transportasi melonjak di Agustus 2016.

Lonjakan itu disebabkan lesunya perkembangan ekonomi di sektor tersebut. Sementara sektor lainnya seperti konstruksi, hotel, bisnis service tercatat turun.

"NPL yang naik itu ada di sektor pertambangan, manufaktur, dan transportasi, sedangkan social service, hotel, bisnis service, dan konstruksi NPL nya menurun," ujar Head of Industry and Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramadani di acara Macroeconomic Outlook di Plaza Mandiri, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dendi menyebutkan, di sektor pertambangan pada Agustus 2015, angka kredit bermasalah tercatat 3%. Sedangkan di Agustus 2016 melonjak hingga 6,26%.

Sementara di sektor manufaktur pada Agustus 2015, NPL nya tercatat 3,5%, di Agustus 2016 melonjak menjadi 5,45%. Sedangkan di sektor transportasi pada Agustus 2015 tercatat 2,5% dan di Agustus 2016 menjadi 3,85%.

Paket Kebijakan Jokowi Harus Lebih Spesifik

Paket kebijakan telah diluncurkan dari jilid I sampai XIII. Saat ini, dampak dari paket kebijakan tersebut masih belum dirasakan oleh masyarakat umum.

Chief Economist Bank Mandiri Anton H Gunawan mengatakan, paket kebijakan ini bisa saja tetap diterbitkan oleh pemerintah. Tetapi, paket kebijakan ini harus menuju secara lebih spesifik untuk golongan masyarakat tertentu yang benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah.

"Menurut saya, paket kebijakan itu harus ada sasarannya. Misalnya harus ada juga yang DP khusus untuk perumahan. Itu harus menyasar secara khusus golongan masyarakat tertentu," ujar Anton.

Menurut Anton, paket kebijakan tetap dapat diluncurkan tanpa batasan jumlah. Namun, pemerintah harus memastikan paket kebijakan tersebut dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

"Bisa jadi nanti 20 paket itu enggak apa apa. Kalau saya pikir nanti perlu tapi tidak sesegera mungkin, yang penting implementasinya," ujar Anton.

Ia menambahkan, jika paket-paket kebijakan tersebut tepat pada sasaran, ia yakin perekonomian Indonesia bisa membaik.

"Saya yakin, kalau paket-paket kebijakan tersebut tepat pada sasaran, pasti perekonomian Indonesia bisa membaik," tutur Anton. (drk/drk)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads