Pemerintah Diminta Tak Andalkan Obligasi Buat Tutup Defisit

Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Dradjad H Wibowo meminta pemerintah tidak mengandalkan pembiayaan defisit dari penerbitan surat utang maupun penjualan aset menyusul kegagalan pemerintah dalam penerbitan SUN seri F0028, penjualan BCA dan penerbitan obligasi internasional. "Buat saya ini adalah indikasi awal bahwa kita tidak bisa lagi mengandalkan pembiayaan defisit dari penerbitan surat utang maupun penjualan aset saja," kata Dradjad dalam diskusi mengenai pembiayaan infrastruktur di Hotel Hilton, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (30/3/2005).Dradjad menilai, kegagalan penerbitan obligasi dikhawatirkan menjadi tanda-tanda siklus Argentina, dimana pada saat itu Argentina mengeluarkan surat utang untuk pembiayaannya. "Argentina kolaps pada Januari 2002 karena dia waktu mengeluarkan surat utang baru itu tidak ada yang mau beli, dengan alasan pasar sedang kondisi yang tidak kondusif," ujarnya.Dradjad menambahkan, pemerintah harus mencari alternatif pembiayaan diantaranya melalui pemotongan anggaran masing-masing departemen dan pemda. "Karena itu harus dicari alternatif pembiayaan diantaranya dengan pemotongan anggaran," ujarnya.Ia mencontohkan, setiap departemen diberi target untuk mengurangi pengeluaran sebesar 5 persen dan pemda. "Kalau dia membuat jalan dalam jangka waktu satu tahun sudah rusak, itu tahun depannya dipotong anggarannya 10-15 persen. Hal ini akan mencegah korupsi," tukasnya. Dengan adanya pemotongan anggaran, lanjut Dradjat, pemerintah akan memberi sinyalemen kuat ke pasar bahwa Indonesia menerapkan disiplin fiskal dan hal tersebut akan menumbuhkan kepercayaan pasar. Dradjad menilai, pemerintah mengalami kesulitan dalam pembiayaan APBN karena tidak mencari solusi alternatif pembiayaan selain melalui penerbitan surat utang. "Kita mengalami kesulitan dalam pembiayaan APBN, dan itu akan mempengaruhi likuiditas APBN dalam jangka pendek. Hal ini terefleksi dengan melemahnya Rupiah," jelas Dradjad. (qom/)