DPR Pertanyakan Suntikan Modal BPJS Kesehatan Rp 3,6 T Tahun Depan

Jakarta - Rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 pada tingkat panitia kerja (panja) dilanjutkan pada siang ini. Pembahasannya adalah terkait dengan defisit anggaran dan pembiayaan negara.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah yang merupakan pimpinan panja, mempertanyakan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp 3,6 triliun.

"Ini ada lagi untuk BPJS. Kesehatan Rp 3,6 triliun, kok ada lagi," ungkap Said dalam rapat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/9/2016).

Menurut Said, dalam ketika pembahasan APBN Perubahan 2016 disampaikan bahwa periode tersebut adalah terakhir kalinya BPJS mendapatkan dana pembiayaan. Akan tetapi, ternyata muncul lagi pada RAPBN 2017.

"Katanya yang kemarin itu adalah yang terakhir. Sekarang ada lagi, gimana ini?" tanyanya.

Walaupun tujuan PMN kali ini berbeda, yaitu untuk program Dana Jaminan Sosial (DJS) guna kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh karena adanya potensi ketidakseinambungan antara besaran iuran yang terkumpul dengan pembayaran manfaat.

"Namanya program saja yang ganti, tapi minta duit juga," terangnya.

Said menilai, BPJS Kesehatan dapat menjadi beban fiskal untuk negara ke depan bila tidak ada perbaikan sistem. Ini akan sama halnya dengan subsidi Badan Bakar Minyak (BBM) yang berlangsung sejak beberapa tahun lalu.

"Kalau dibiarkan secara terus menerus, ini BPJS akan jadi beban fiskal. Tolong pemerintah ini jelaskan," pungkasnya. (mkl/ang)