.webp)
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad mengatakan, keputusan ini memberi sentimen positif bagi sektor keuangan di tanah air. Likuiditas perbankan dalam negeri akan membaik, terlebih di tengah kebijakan pemangkasan belanja pemerintah yang dilakukan.
"Saya kira statement yang agak dovish (berhati-hati) itu malah membalikkan modal masuk. Sehingga likuiditas membaik, indeks membaik," ujarnya di Hotel Best Western, Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (22/9/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita pikir gini deh, apapun kan kita nggak juga bisa kontrol, yang penting kita perkuat fundamental ekonomi kita. Jadi apapun yang akan terjadi, kita bisa lebih kuat," jelasnya.
Selain itu, adanya sentimen positif dari kebijakan tax amnesty di tengah masih rendahnya permintaan kredit dan lemahnya daya beli masyarakat, diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan di tengah pemangkasan belanja pemerintah.
"Optimisme mengenai tax amnesty kan juga agak lumayan membaik. Jadi kita terus dorong," tandasnya.
Kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS, The Fed menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pelaku pasar. Mereka khawatir keputusan tersebut dapat berdampak untuk ekonomi Indonesia. Aliran dana investor asing bisa keluar dari negara berkembang seperti Indonesia, seiring dengan tekanan terhadap mata uang negara berkembang di Asia termasuk rupiah.
Guna memperkuat sistem keuangan di tanah air, OJK sendiri tengah menyusun dan menjalankan sejumlah program strategis.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, disebutkan bahwa salah satu sasaran penguatan sektor keuangan dalam lima tahun mendatang adalah meningkatnya akses masyarakat dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap layanan jasa keuangan.
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan telah menjalankan beberapa program guna menuju sasaran tersebut. Diantaranya adalah layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (laku pandai).
Ini adalah layanan yang dilakukan Bank melalui Agen-agen yang sudah bekerjasama dengan sasaran masyarakat yang belum memiliki rekening di Bank, sehingga lebih mudah mendapatkan layanan jasa keuangan.
Selain itu, ada pula program JARING, yaitu program jangkau, sinergi, dan "guideline", yang bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan bertujuan meningkatkan pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan.
Dan demi memperluas akses keuangan hingga ke pelosok desa, OJK juga membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). TPAKD dibutuhkan untuk mendukung pemerintah daerah dengan memberi kesempatan kepada pemerintah daerah maupun masyarakat untuk bisa menggunakan produk jasa keuangan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga tabungan pelajar.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad mengatakan, selain meningkatkan kemampuan masyarakat akan akses layanan jasa keuangan, program-program tadi dapat memacu kompetisi yang baik antar bank sehingga dapat menciptakan harga kredit yang lebih murah di masyarakat.
"Jadi kadang-kadang kan, misalnya dengan adanya laku pandai, setiap bank juga ikut serta, paling tidak ada kompetisi kan. Nah kompetisi ini juga mudah-mudahan bisa menurunkan harga agar kemudian harga juga bisa turun," ungkapnya saat meresmikan TPAKD Sulawesi Tengah di Palu, Kamis (22/9/2016).
Lanjut dia, guna menambah lebih banyak akses keuangan tadi, sebentar lagi OJK juga akan membuat program layanan keuangan kepada sektor pariwisata dan pangan. Kedua hal ini menjadi sasaran OJK selanjutnya dikarenakan banyaknya industri yang terlibat dalam kedua sektor tersebut sehingga diharapkan dapat terjadinya multiplier effect.
"Sebentar lagi kita mau pariwisata sama pangan. Jumat malam besok saya mau ketemu bu Susi, sama Menteri Pertanian dan Menteri Pariwisata," tutur dia.
Namun demikian, Ia mengaku masih belum menentukan apa nama program selanjutnya yang akan diluncurkan ini, mengingat masih akan mengevaluasi dulu program JARING yang telah diluncurkan sejak Mei 2015 lalu.
"Programnya apa nanti kita sepakati, karena kita mau evaluasi dulu program JARING kurangnya di mana. Sekarang JARING kita tambah dengan pembiayaan bidang pariwisata dan pangan. Tapi sebelum akhir tahun ini kita rilis," tambahnya.
Seperti diketahui, pada tahun 2013, tingkat literasi keuangan Indonesia sebesar 21,8% atau dari 100 orang penduduk Indonesia, hanya 21 orang yang memiliki pengetahuan tentang keuangan. Pasar modal memiliki tingkat literasi terendah dibandingkan dengan instrumen keuangan lainnya seperti asuransi, perusahaan pembiayaan,dana pensiun, dan pegadaian.
Sedangkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia sebesar 59,7 persen, artinya dari 100 orang penduduk Indonesia, hanya 59 orang yang memiliki rekening, polis asuransi, reksadana, sukuk, atau saham.
Negara dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan yang tinggi, cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Di beberapa negara, mendekatkan layanan keuangan bagi masyarakat, bisa jadi alat untuk pengentasan kemiskinan. Sama pentingnya seperti akses kepada pendidikan, air bersih. Ini jadi akses dasar yang harus diperbaiki," pungkas Muliaman.
(dna/dna)
