Banggar: Pemerintah Jangan Jadi Sapi Perah BPJS Kesehatan

Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar menyiapkan sistem yang mampu untuk mengantisipasi segala risiko. Termasuk soal pembayaran iuran oleh peserta.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, BPJS Kesehatan meminta suntikan modal atau penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 3,6 triliun,

"BPJS Kesehatan harus memikirkan caranya gimana. Kalau begini, pemerintah jadi sapi perah oleh BPJS Kesehatan," ungkap Wakil Ketua Banggar Said Abdullah dalam rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/9/2016).

Menurut Said, BPJS Kesehatan tidak bisa bertahan pada sistem yang lama, karena akan selalu menjadi rugi. Terutama ketika ada pembiaran peserta yang tidak membayar iuran.

"Orang kaya masuk RS langsung diminta bayar, terus BPJS kayak tukang tagih ke pemerintah. Terus saja oleh BPJS Kesehatan ada yang kurang bayar, yang BPJS masalahnya juga tidak kelar-kelar," sebutnya.

Said menyoroti jajaran Direksi BPJS Kesehatan yang tidak bekerja secara optimal untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan. Bahkan kemudian hanya mengadu ke pemerintah untuk meminta suntikan modal.

"Sudah gajinya gede, uang minta ke pemerintah. Kalau begitu buat apa ada direksi-nya. Mereka yang tahu harusnya bagaimana. Kalau cuma begini, nggak perlu ada direksi," pungkasnya. (mkl/ang)