BI Naikkan Batas Uang Elektronik dari Rp 5 Juta Jadi Rp 10 Juta

Jakarta - Bank Indonesia (BI) ingin meningkatkan transaksi non tunai. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pemanfaatan uang elektronik yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) No.18/22/DKSP.

SE ini merupakan aturan turunan untuk pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/17/PBI/2016 yang bertujuan meningkatkan kemudahan pada Layanan Keuangan Digital (LKD). Peningkatan kemudahan tersebut bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan kenyamanan bertransaksi, serta mendukung program penyaluran bantuan sosial yang dilakukan Pemerintah.

Dalam SE ini sendiri tertuang berbagai aturan rinci pelaksanaan agar peningkatan pemanfaatan uang elektronik bisa lebih tinggi lagi. Dari sisi penyelenggara LKD, kemudahan diberikan dengan membuka kesempatan menjadi penyelenggara LKD kepada bank yang masuk dalam kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan BPD BUKU 1 dan 2 yang yang memenuhi syarat (sebelumnya), hanya BUKU 4 yang dapat menjadi penyelenggara).

"Untuk optimalisasi penggunaan LKD, batas maksimum uang elektronik registered (terdaftar) juga ditingkatkan, dari Rp 5 juta menjadi Rp 10 juta," bunyi keterangan tertulis Bank Indonesia, Senin (17/10/2016).

Sementara untuk mendukung penyaluran bantuan sosial, BI memperbolehkan dilakukannya registrasi secara massal (bulk registration) dan pengenalan pengguna jasa (Customer Due Diligence/CDD) yang lebih sederhana.

Penerapan CDD lebih sederhana tersebut dilakukan melalui proses pencatatan data identitas, verifikasi, dan pemantauan yang disederhanakan terhadap calon Pemegang dan/atau Pemegang.

Dengan berbagai peningkatan kemudahan, penyaluran bantuan sosial serta kegiatan keuangan masyarakat melalui LKD diharapkan dapat semakin berjalan baik. Untuk itu, Bank Indonesia telah dan akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perbankan dan pihak terkait lainnya. (dna/hns)