BI: Kredit Perbankan Hanya Cukup Biayai 35% Pembangunan di RI

Jakarta - Kebutuhan modal untuk pembangunan berbagai sektor di Indonesia tidak hanya bisa bergantung dari bantuan kredit perbankan. Pasalnya, perbankan juga memiliki keterbatasan likuiditas dalam memberikan kredit untuk pembangunan ekonomi di Indonesia.

Dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp 11.000 triliun, perbankan hanya mampu memberikan kredit tidak lebih dari 35% atau maksimal Rp 4.000 triliun.

"Sebenarnya untuk bangun negeri ini berapa yang dibutuhkan. Sudah pasti kredit perbankan tidak cukup, karena kalau kita ambil PDB Rp 11.000 triliun. Kredit perbankan Rp 3.000 triliun sampai Rp 4.000 triliun, sekitar 32%-35% saja kredit perbankan," jelas Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara dalam Seminar Surat Berharga Komersial di Gedung Kebon Sirih Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2016).

Hal ini berbeda dengan negara-negara lain yang kemampuan perbankannya bisa memberikan andil kredit menyamai PDB. Akibatnya, pembangunan di beberapa sektor di Indonesia masih tergantung dengan bantuan modal asing.

Utang Luar Negeri (ULN) korporasi di Indonesia saat ini mencapai US$ 160 miliar, sedangkan ULN pemerintah sebesar US$ 140 miliar.

"US$ 140 miliar tambah US$ 160 miliar jadi US$ 300 miliar pembiayaan bagi negeri ini dibiayai asing. US$ 300 miliar atau sekitar Rp 4.000 triliun, sisanya modal sendiri," tutur Mirza.

Dirinya juga menambahkan, ekonomi Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap asing. Dengan bantuan ULN, pemerintah bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur dan perusahaan di Indonesia bisa memperluas usahanya.

"Jadi negeri ini tidak bisa hidup, tidak bisa membangun kalau tidak ada pembiayaan dari luar negeri," ujar Mirza. (drk/drk)