Sofyan Djalil: Jawa Mulai Terancam Kekurangan Air

Jakarta - Wilayah pulau Jawa yang diisi oleh lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia terancam mengalami krisis air bersih. Pemerintah akan serius menyikapi ancaman tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil, dalam Dialog Nasional Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air, di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Senin (14/11/2016).

"Masalah penyelamatan air dan hutan ini sangat penting. Jawa hari ini sudah mulai terancam dengan kurangnya air. Oleh karena itu, ini harus sangat serius kita pikirkan," katanya.

"Kalau melihat secara UU, seharusnya tidak ada masalah. Sebanyak 67% tanah republik Indonesia adalah kawasan hutan. Yang diatur oleh BPN (Badan Pertanahan Negara) 33%. Jadi 67% di luar wewenang BPN, yaitu Kementerian Kehutanan. Sekarang masalah kita kurang air, banjir di mana-mana, barangkali pemerintahnya tidak tepat atau kurang tepat. Untuk itu penting sekali terkait tata ruang. Oleh karena itu dalam rangka revolusi mental, sistem pemerintahan menjadi sangat penting. Karena kalau tidak ancaman persediaan air sangat tinggi," jelas Sofyan.

Jadi, ujar Sofyan, kunci dari permasalahan ini adalah kebijakan yang tepat dan baik. Seperti yang dilakukan oeh Singapura, Jepang, dan Korea yang memberlakukan kebijakan baik untuk menyelesaikan masalah air.

Hal ini diamini oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Katanya, tata ruang dinilai memiliki peranan yang sangat penting. Hal inilah yang mendorong masuknya tata ruang ke dalam lingkup Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang saat ini menjadi Kementerian ATR.

"Salah satu revitalisasi tanah ini kenapa tata ruang dipindahkan dari PU ke BPN? Supaya tata ruang lebih membumi, lebih powerfull, supaya law enforcement-nya (penegakan hukum) lebih kuat," tukas Basuki yang hadir dalam kesempatan yang sama.

Kementerian PUPR sendiri memiliki beberapa target pembangunan infrastruktur di tahun 2015-2019, salah satunya adalah ketahanan air atau pangan.

Beberapa target pembangunan infrastruktur di bidang ketahanan air, antara lain pembangunan 65 waduk, pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 3.000 km, pembangunan 1.893 embung/bangunan penampung air lainnya, serta pembangunan/peningkatan sarana-prasarana pengelolaan air baku berkapasitas 67,52 m3/dt. (wdl/wdl)