Saatnya BI Harus Berpikir Ulang Turunkan Suku Bunga

Jakarta - Bank Indonesia (BI) seharusnya berhati-hati dalam menetapkan suku bunga acuan dalam kondisi sekarang. Terutama dalam melihat arah kebijakan Donald Trump pasca terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat (AS).

Trump berencana memangkas tarif pajak untuk mendorong perekonomian AS. Dengan belanja yang agresif, maka akan timbul risiko pada defisit anggaran. AS akan menarik utang untuk menutupi belanja yang tinggi. Ini akan membawa kenaikan suku bunga acuan AS diperkirakan bisa naik lebih cepat.

Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, mengatakan Indonesia membutuhkan suku bunga yang rendah sebagai bentuk pelonggaran moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, dalam beberapa waktu terakhir BI cukup gencar menurunkan suku bunga hingga mengubah menjadi BI Seven Days Repo Rate yang sekarang 4,75%.

BI sekarang memang masih peluang menurunkan suku bunga, mengingat inflasi yang cukup terkendali pada level yang rendah. Namun, kondisi global menyimpan risiko yang cukup menantan perekonomian Indonesia.

"Kalau tren di Amerika naikknya cukup drastis, mungkin Bank Indonesia perlu hold," kata Chatib di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Bank Sentral AS Federal Reserve (The Fed) memberikan sinyal kenaikan suku bunga AS pada Desember mendatang. Akan tetapi, setelah hasil pemilihan Presiden AS, Chatib melihat hal tersebut tidak akan direalisasikan. Kenaikan mungkin dimulai lagi pada pertengahan 2017.

"Saya beda pandangan, saya bisa salah tapi menurut saya, The Fed tidak akan menaikkan suku bunga acuan di Desember ini. Karena ketidakpastian akibat Trump masih begitu tinggi, kalau kemudian The Fed naikkan lagi, itu efeknya kepada perekonomian Amerika cukup signifikan," paparnya.

Ekonom Senior UOB Group, Suan Teck Kin, menyatakan pasca terpilihnya Presiden AS, pasar keuangan global terkena gejolak yang cukup signifikan termasuk di Indonesia. Investor melihat adanya ketidakpastian sehingga terlihat panik menyikapi situasi yang ada. Otoritas fiskal dan moneter di setiap negara seharusnya berhati-hati mengeluarkan kebijakan.

"Terhadap mata uang kita sudah rasakan imbasnya. Kita harus mengambil manfaat dengan cara lindungi diri masing-masing negara," tegas Kin pada kesempatan yang sama. (mkl/hns)