Jokowi: Makin Banyak Orang Bisa Akses Bank, Tak Perlu Lagi ke Rentenir

Jakarta - Lewat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2016, pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) leuncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Strategi ini bertujuan agar masyarakat bisa menyentuh, menggunakan serta memanfaatkan akses dari lembaga keuangan yang ada di dalam negeri.

Secara lebih sederhana, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, dengan mendapatkan akses perbankan, maka hidup masyarakat akan lebih teratur. Masyarakat juga tidak perlu lagi bergantung ke rentenir.

"Ketika makin banyak rakyat yang dapat akses perbankan akan buat hidup masyarakat lebih teratur, karena pengaturan keuangan mereka akan lebih baik. Mereka bisa hemat, siap hadapi kebutuhan masa depan, lebih cepat dapat pinjaman modal usaha tanpa ke rentenir," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Masyarakat juga diharapkan tidak lagi menyimpan uang dengan cara tradisional, seperti di dalam lemari atau bawah bantal. Banyak produk perbankan yang bisa dinikmati oleh masyarakat.

"Sekarang masih banyak uang masyarakat yang belum masuk ke sistem keuangan, tapi tersimpan di bawah kasur, bawah bantal, bawah lemari, banyak sekali. Terbukti waktu tax amnesty, yang dari bawah kasur , bawah bantal, keluar semua meski saya tahu itu belum semua," paparnya.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pilar utama dalam SNKI adalah edukasi keuangan. Masyarakat perlu mengenal bank beserta produknya agar bisa dimanfaatkan.

" Kita sangat sadar bahwa masyarakat kita sebagian besar belum tersentuh oleh jasa keuangan modern," terang Darmin pada kesempatan yang sama.

Hal lainnya adalah meliputi hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, serta perlindungan konsumen. Distribusi keuangan yang dimaksud contohnya adalah program laku pandai.

"Dalam rangka pelayanan keuangan dengan memperluas layanan keuangan perbankan, seperti ada laku pandai, itu sudah mulai berjalan, kita tinggal tingkatkan," ungkapnya.

Strategi juga melingkupi pelayanan keuangan pada sektor pemerintah, seperti penyaluran bantuan sosial (Bansos). Pemerintah akan bekerjasama dengan BI untuk meramu mekanismenya.

"Kalau saya menyambut baik dan tadi mendengarkan bagaimana Presiden pimpin Dewan Nasional SNKI ini. Beliau arahkan semua pembayaran bisa dilakukan melalui sistem keuangan resmi. Bahkan meminta seluruh pemda untuk juga bisa melakukan pembayaran bansos melalui sistem keuangan resmi," kata Gubernur BI, Agus Martowardojo. (mkl/hns)