Soal JPMorgan, Sri Mulyani: Namanya Kerja Sama Harusnya Saling Menguntungkan

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai kerja sama yang terjalin antara pemerintah suatu negara dengan lembaga Internasional harus saling menguntungkan. Ini yang tidak tercermin dalam hubungan antara JP Morgan Chase Bank dengan Indonesia.

JP Morgan Chase Bank meluncurkan riset yang berjudul 'Trump Forces Tactical Changes' pada 13 November 2016. Riset tersebut dianggap tidak kredibel sehingga bisa mengganggu psikologis para investor dan berdampak buruk terhadap sstabilitas keuangan nasional.

"Terutama kalau namanya kerja sama harusnya saling menguntungkan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Selasa (3/1/2017).

JP Morgan sebelumnya terikat kontrak kemitraan dengan pemerintah Indonesia sebagai dealer utama penjual Surat Utang Negara (SUN) hingga bank persepsi untuk program pengampunan pajak atau tax amnesty. Sebagai mitra, seharusnya JP Morgan lebih mampu menyajikan data perekonomian Indonesia dengan lebih benar.

"Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama karena menganggap bahwa ini menguntungkan untuk kita dan juga oleh partnernya di sana. Jadi harus dilakukan secara simetris," ungkapnya.

Sri Mulyani menyatakan, sepanjang dua tahun terakhir telah banyak perubahan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga berujung pada pebentukan fundamental ekonomi yang lebih baik dibandingkan beberapa waktu sebelumnya.

"Saya berharap akan memberikan suatu signal negara ini diurus dengan baik, benar dan sungguh-sungguh. Kami menjaga republik ini dengan profesional . Tidak berarti bahwa seluruhnya sudah sempurna. Memperbaikinya itu secara profesional dan akuntabel, terbuka dan terus menciptakan hubungan yang saling menghormati," papar Sri Mulyani. (mkl/dna)