Jokowi Minta Kredit Lari ke Sektor Produktif, Ketua OJK: Perlu Persiapan

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa lebih banyak menyasar ke sektor yang lebih produktif. Plafon KUR tahun ini juga meningkat menjadi Rp 110 triliun dari tahun sebelumnya Rp 100 triliun.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad menyambut baik arahan Jokowi beberapa waktu lalu. Menurutnya, fokus penyerapan KUR ke sektor yang produktif seperti pertanian dan perikanan tentu membutuhkan persiapan lebih lanjut.

Pasalnya, sektor usaha tersebut membutuhkan keahlian khusus dibandingkan sektor perdagangan.

"Saya kira ini tugas yang harus diemban dan perlu persiapan karena tidak mudah begitu saja berganti dari perdagangan ke pertanian. Sebab memerlukan keterampilan set of skill yang berbeda," jelas Muliaman di Kantor OJK, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2017).

Dalam hal ini, OJK juga akan ikut merancang model kredit terbaru agar KUR lebih banyak terserap di sektor pertanian juga perikanan. Muliaman menambahkan, porsi penyaluran KUR sebesar 40% nanti akan dialokasikan ke sektor-sektor produktif tersebut.

"Kita memerlukan model-model skema pembiayaan yang bisa. Kemudian KUR bisa masuk terutama bisa mencapai 40% ke sektor-sektor produktif itu," kata Muliaman.

Mengingat adanya risiko kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) dalam sektor ini, OJK juga meminta kepada bank agar bisa memitigasi risiko tersebut. Kolaborasi antara bank dengan asuransi dan penjaminan kredit juga akan didorong dalam menyediakan KUR di tahun ini.

"Karena di dalam lending model yang mestinya nanti kita akan bangun akan terlibat penjaminan kredit kemudian juga asuransi kredit," ujar Muliaman. (ang/ang)