Tanggapan Sri Mulyani Soal 2 Politisi yang Incar Kursi Bos OJK

Jakarta - Pemilihan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini masih berlanjut. Panitia Seleksi (Pansel) telah menetapkan 107 orang telah lolos dalam seleksi tahap pertama.

Terdapat dua orang politisi dalam daftar nama tersebut. Adalah Melchias Markus Mekeng dari Partai Golkar dan Andreas Eddy Susetyo dari Partai PDI Perjuangan. Keduanya merupakan bagian dari Komisi XI DPR.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa hal itu tidak dilarang oleh undang-undang. Namun kedua anggota DPR tersebut harus benar-benar paham mengenai conflict of interest sehingga tidak bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik.

"Mengenai posisi dari anggota DPR dari komisi XI, kan kriteria OJK yang bisa paham conflict of interest atau tidak. Masa kalau tidak tahu dia bisa ikut. Jadi harus ditegaskan akan hal itu," tegasnya dalam konferensi pers di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Rabu (8/2/2017).

Sri Mulyani menambahkan, Undang-undang (UU) telah mengatur fungsi dan kewenangan OJK dengan sangat jelas. Seharusnya para calon sudah paham.

"Kriteria apa yang kita cari, tentu saja dalam UU OJK sudah sangat jelas menyebutkan apa fungsi dari OJK. Namun itu bukan suatu konsep yang abstrak," ungkapnya.

OJK sebagai regulator di bidang industri keuangan sangat penting diisi oleh orang-orang yang berintegritas tinggi. Para petinggi OJK juga harus berkomitmen untuk tidak mengkompromikan nilai-nilai conflict of interest seperti korupsi dan kolusi.

"Yang sangat penting ini menyangkut uang begitu banyak. Korupsi dan kolusi adalah sesuatu yang betul-betul kita tekankan. Karena ini taruhannya seluruh industri keuangan yang reputasinya sangat ditentukan oleh Dewan Komisioner OJK itu sendiri," ujar Sri Mulyani. (mkj/mkj)