Realisasi KUR 2016 Capai Rp 94,4 T, Setengahnya di Jawa

Jakarta - Dalam rapat kerja pemerintah dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat dilaporkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2016 mencapai Rp 94,4 triliun dari target sebesar Rp 100 triliun.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di ruang rapat komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (9/2/2017).

"Realisasi penyaluran KUR per 31 Desember 2016 Rp 94,4 triliun dari target Rp 100 triliun dengan NPL 0,37%," kata Darmin.

Sepanjang 2016, kata Darmin, pemerintah mengetatkan penyaluran KUR, di mana perbankan dan lembaga keuangan yang bisa menyalurkan angka kredit macet (non perfoming loan/NPL) di bawah 5%. Tujuannya, agar para penerima KUR tidak mengalami kesulitan pembayaran.

Darmin melanjutkan, sebaran penyaluran KUR sepanjang 2016 masih didominasi di Pulau Jawa, dengan Jawa Tengah 17,9% atau Rp 16,9 triliun, Jawa Timur 15,5% atau Rp 14,6 triliun, Jawa Barat 12,6% atau Rp 11,9 triliun. Sedangkan penyaluran di luar pulau Jawa, seperti Sulawesi Selatan sebesar 5,4% atau Rp 5,1 triliun, Sumatera Selatan sebesar 4,6% atau Rp 4,3 triliun.

"Penyaluran KUR berdasarkan sebaran pulau di Jawa 54,6%, Sumatera 20,2%, Sulawesi 9,4%, Bali 7,4%, Kalimantan 6,1%, Papua 1,6% dan Maluku 0,7%," tambahnya.

Darmin menyebutkan, penyaluran KUR berdasarkan sektor mikro pada 2016 sebesar Rp 65,6 triliun atau 69,5% dari total anggaran. Di sektor ini debitu bisa melakukan akad sebanyak 3 kali dengan sekali akad Rp 25 juta atau maksimal Rp 75 juta. Sedangkan sektor ritel, plafon yang ditetapkan Rp 500 juta untuk satu kali akad.

"Yang disalurkan pada 2016, ritel sebesar Rp 28,6 triliun atau 30,3%, lalu penempatan TKI kecil sekali Rp 177 miliar atau 0,2%," jelasnya.

Anggaran penyaluran KUR pada 2016 ditargetkan Rp 100 triliun, atau 3 kali lipat jika dibandingkan pada penyaluran di tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 30 triliun.

Pada 2016, penyaluran KUR didominasi oleh Bank BRI dengan angka Rp 67,5 triliun, lalu Bank Mandiri Rp 13 triliun, Bank BNI sebesar Rp 11,5 triliun.

Untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) disalurkan oleh Bank Kalimantan Barat (Kalbar) dan Bank Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp 2,5 triliun. Untuk bank umum lainnya, seperti Bank Sinarmas dan Maybank sebesar Rp 4 triliun, dan sisanya sebesar Rp 500 miliar menjadi jatah Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). (mkj/mkj)